Equipment APP.
Business Construction EQ Press Release Top News

Apakah peralatan berat termasuk pesawat angkat dan pesawat angkut?

Oleh Bambang Tjahjono, Direktur Eksekutif ASPINDO

Bahasa terjemahan sering kali menjadi masalah dalam berbagai regulasi di Indonesia, karena sulit mendapatkan terjemahan yang tepat. Seperti pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 8/2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.

Permenaker ini merupakan revisi dari Permenaker No. Per-05/MEN/1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut, dan Permenakertrans No. Per-09/MEN/VII/2010 tentang Operator dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut.

Dari bunyi judul Peraturan Menteri di atas jelas terjadi perubahan nama di Permenaker tahun 1985 dan 2010 “Pesawat Angkat dan Angkut” menjadi “Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut” pada tahun 2020.

Apa yang terjadi dengan arti dan penafsiran dari nama yang berbeda tersebut? Kalau di dalam Permen tahun 1985 dan 2010 fokusnya adalah pesawat Crane atau sejenisnya, maka pada Permen tahun 2020 dipecah pengertian pesawat angkat dan pesawat angkut, dan dengan demikian memperluas cakupan jenis peralatannya.

Namun, perluasan cakupan jenis peralatan tersebut makin tidak menggunakan nalar, karena memasukkan alat seperti bulldozer, excavator dan sebagainya ke dalam pesawat angkat dan pesawat angkut. Ini bisa dilihat di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 8/2020, Pasal 67a sebagai berikut:

Pasal 67

Pesawat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

alat berat terdiri atas forklift, lifttruck, reach stackers, telehandler, hand lift/hand pallet, excavator, excavator grapple, backhoe, loader, dozer, traktor, grader, concrete paver, asphalt paver, asphalt sprayer, aspalt finisher, compactor roller/vibrator roller, dan peralatan lain yang sejenis;

Adalah janggal sekali kalau excavator, dozer, tractor, grader, compactor, crane dan lain-lain dimasukkan ke dalam pesawat/alat angkat dan pesawat/alat angkut.

Baca Juga :  Akibat kemajuan teknologi baru, hanya produsen-produsen besar yang akan terus memimpin

Apa tujuan memperluas cakupan jenis alat tersebut? Walaupun tidak jelas tujuannya, yang pasti pihak Depnaker bisa memberlakukan pengurusan ijin operasi alat (SIO) maupun ijin operasi operatornya, padahal alat berat seharusnya di luar wewenang Depnaker. Dengan demikian akan terjadi tumpang tindih peraturan antara Depnaker dan KESDM yang membawahi pertambangan, dan juga dengan Kementerian PUPR yang membawahi alat-alat konstruksi.

Supaya tidak terjadi perluasan penafsiran dalam implementasinya, sebaiknya Permenaker No. 8/2020 itu segera direvisi. Selain itu, sebaiknya peraturan-peraturan, baik di tingkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan lain di tingkat di bawahnya, selama berkaitan dengan istilah asing yang sulit mendapatkan terjemahan Bahasa Indonesia yang tepat, selalu mencantumkan istilah Bahasa aslinya di dalam tanda kurung (). Dengan demikian akan tertutup peluang terjadinya penafsiran di luar yang dimaksudkan oleh peraturan tersebut. #

Berita Terkait

Our website uses cookies to improve your experience. Don't worry you are in safe browsing with us. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy