Excavator rekondisi di Kobelco Used Equipment Center.
Kementerian Perindustrian mendorong rekondisi dan impor alat berat konstruksi guna mengantisipasi krisis ketersediaan barang-barang modal tersebut untuk mempercepat pengerjaan berbagai proyek pembangunan infrastruktur yang sedang digalang Pemerintaah saat ini. Hal diungkapkan Direktur Alat Transportasi Darat Kementerian Perindustrian, Soerjono, ketika mendampingi Menteri Perindustrian Saleh Husin saat menerima kunjungan delegasi Europe-Asean Bussiness Alliance (EABA) di Jakarta beberapa waktu lalu.
Ia mengakui industri alat berat sebagai salah satu sektor penggerak utama dalam mendorong pembangunan nasional secara keseluruhan, terutama untuk meningkatkan kegiatan infrastruktur, pengelolaan sumber daya serta keperluan konstruksi.
“Setiap tahun Indonesia membutuhkan 15.000-20.000 unit alat berat karena kemampuan dalam negeri belum memadai. Sebab itu, Pemerintah terus mendukung adanya rekondisi alat berat yang diimpor dari sejumlah negara dengan tujuan untuk memenuhi kekurangan suplai. Ketersediaan alat berat secara memadai akan sangat mendukung strategi kebijakan pemerintah dalam mendorong kebutuhan pembangunan infrastruktur. Untuk itu upaya rekondisi dan impor sektor industri alat berat tetap menjadi prioritas yang tentunya sinergi dengan sektor industri yang lain,” kata Soerjono.
Upaya rekondisi, lanjut Soerjono, bertujuan untuk memperbaiki kondisi alat berat yang sudah tidak dapat difungsikan lagi sehingga untuk kemudian dipasarkan kembali. Hal itu dapat menghemat anggaran pembelanjaan alat berat yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan harga seiring tuntutan pasar global.
Sementara impor alat berat sangat dibutuhkan untuk menambah kestersediaan alat berat dalam negeri yang belum memadai sehingga dapat mendukung kegiatan konstruksi yang telah dicanangkan pemerintah dalam sektor pembangunan infrastuktur.
“Program pembangunan infrastruktur harus sinergi dengan ketersediaan alat berat dalam negeri sehingga dapat mengurangi resiko kemandekan dan kevakuman penyelesaian pembangunan infrastruktur seperti yang terjadi sebelumnya. Butuh transparansi kebijakan anggaran dan evaluasi pembangunan secara berkala dan kontinyu,” tandasnya. @
