25.9 C
Jakarta
Apr 2, 2020.
Feature Top News

Mengapa Ijin Impor Alat Bekas Harus Terkontrol?

Diperlukan sinkronisasi kebijakan antara Kementerian Perdagangan & Kementerian Perindustrian serta dukungan dari para pelaku bisnis untuk mendukung pertumbuhan industri alat berat dalam negeri.

alat bekas 1
Ilustrasi alat bekas impor (Dok EI)

Kementerian Perindustrian tetap tidak merekomendasikan impor sebagian barang-barang modal yang masuk kategori tidak baru, meski Kementrian Perdagangan sudah mengeluarkan Permendag baru Nomor 127/M-DAG/PER/12/2015 sebagai ganti Permendag Nomor 48/2011 tentang Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru atau biasa disingkat (BMTB).

Hal ini diungkapkan Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian, Ir. Arus Gunawan, kepada Majalah Equipment, Senin (29/3). Ia menegaskan, sampai saat ini Kementrian Perindustrian tidak akan pernah mengeluarkan izin impor untuk barang tidak baru yang sudah diproduksi di dalam negeri.

“Untuk ala-alat yang sudah diproduksi di dalam negeri, dengan ukuran yang kecil-kecil kita tidak bolehkan. Kementrian Perindustrian tidak membolehkan. Untuk kapasitas yang besar-besar dipersilahkan,” tandasnya.

Ia menegaskan, Kementrian Perindustrian sudah punya mekanisme sendiri untuk mengatur mana barang yang boleh diimpor dan mana yang tidak boleh diimpor. Apalagi kalau itu terkait dengan barang-barang yang sudah diproduksi di dalam negeri dengan kapasitas yang kecil.

Untuk industri dalam negeri yang sejenis dengan kapasitas yang kecil, Kementrian Perindustrian akan kendalikan dengan cara menyampaikan surat ke Kemendag dan mendiskusikan bersama sehingga bisa memperkuat produksi dan keperluan dalam negeri. “Kita akan selalu mengadakan Monev (Monitoring dan Evaluasi) terhadap surat rekomendasi yang sudah kita kirimkan kepada  Kemendag,” ujarnya.

Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya, khusus untuk alat-alat berat yang diproduksi untuk industri dalam negeri, Kemenperin tidak izinkan untuk diimpor dalam keadaan tidak baru. Sementara untuk produk-produk yang belum diproduksi di dalam negeri, Kemenperin izinkan untuk impor dalam keadaan tidak baru.

Kebijakan ini diambil agar tidak terjadi tumpang tindih antara yang diproduksi di dalam negeri dengan yang diimpor. “Yang berukuran kecil sudah ada yang diproduksi di dalam negeri, sementara yang berkapasitas besar dipersilahkan untuk diimpor. Jadi, prinsipnya Kementerian Perindustrian tidak membolehkan,” tandasnya.

Namun, dalam prakteknya, tidak mudah mengawasi jenis, model serta ukuran alat-alat yang bisa diimpor karena pihak-pihak yang mendapatkan ijin impor tidak terkontrol. Artinya, hampir semua jenis alat diimpor, apalagi yang menjadi primadona pasar, seperti excavator 20 ton ke bawah, meski mesin-mesin itu sudah bisa diproduksikan di dalam negeri.

Konsekuensi lain, jika laju mesin-mesin impor tidak diawasi secara ketat, Indonesia menjadi tempat pembuangan akhir besi-besi tua eks alat berat/konstruksi dari berbagai negara. Apakah Indonesia mau menjadi seperti itu?
 

Permendag baru No. 127/2015 itu sudah menuai protes dari berbagai kalangan, baik masyarakat alat berat Indonesia maupun para produsen otomotif, terutama kendaraan niaga. Sebab peraturan itu juga mengizinkan impor truk-truk bekas, dan hal itu akan mengusik para investor yang sudah menanamkan modal besar di industri perakitan truk nasional.

“Saya tidak tahu apa alasan Menteri Perdagangan menerbitkan aturan itu. Kita di Gaikindo juga tak pernah diajak bicara. Kita pernah mengalami (ada aturan) impor truk bekas pada tahun 2001 sampai 2006. Di 2006 kebijakan itu dihentikan, sekarang kok dibuka lagi,” kata Santiko Wardoyo, Direktur Sales & Marketing PT Hino Motor Sales Indonesia seperti dilansir dari tribunnews.com (8/3).

Santiko mengkhawatirkan penjualan truk baru rakitan dalam negeri terancam kehilangan pasar. Sebab itu, dia berharap Pemerintah perlu memikirkan investasi besar yang selama ini dibenamkan para investor juga nasib para pekerja di sektor ini.

Direktur Pemasaran PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI), Ernando Demily, juga melontarkan keluhan yangf sama. Menurutnya, peraturan impor truk bekas itu sangat tidak sejalan dengan kebijakan yang mewajibkan investasi pabrik. Sebab, keduanya saling bertentangan, tetapi dampaknya tidak mengancam sampai harus menutup pabrik.

“Kita, di satu sisi, disuruh investasi. Pabrik sudah berdiri dan memproduksi di dalam negeri. Tetapi, di satu sisi lagi, ada kebijakan impor truk bekas. Produksi dalam negeri saja masih cukup memenuhi permintaan pasar lokal,” kata Ernando, seperti diwartakan  KompasOtomotif, Rabu (2/3).

Ernando mengatakan, seharusnya para pelaku bisnis di dalam negeri harus dilindungi karena mereka tidak hanya fokus melakukan bisnis, tetapi menciptakan lapangan kerja besar bagi masyarakat Indonesia.

Problem gempuran truk bekas impor merupakan masalah lama yang timbul tenggelam. Selama rentang waktu 2000 – 2006, masalah ini ramai dibicarakan. Karena desakan berbagai kalangan, termasuk Gabungan Industri Kendaraan Indonesia (Gaikindo), akhirnya Menteri Perdagangan saat itu, Marie Elka Pangestu, mengeluarkan peraturan yang melarang impor truk bekas.

Meski dilarang, impor truk-truk bekas tetap terjadi karena pasarnya tetap menarik. Dari segi harga sangat menguntungkan bisa lebih murah hingga 50 persen dibanding truk baru. Pemakai paling banyak adalah perusahaan-perusahaan logistik. Yang paling diminati adalah truk-truk bekas dari Singapura dan Jepang karena rata-rata umurnya berkisar antara 3-5 tahun sesuai dengan regulasi pemakaian maksimal di dua negara tersebut.

12 total views, 1 views today

Related posts