Industri pengolahan nikel Indonesia memasuki fase baru yang penuh tantangan setelah satu dekade ekspansi kapasitas smelter yang sangat pesat. Kebijakan hilirisasi mineral yang diterapkan pemerintah sejak 2014 telah mendorong pembangunan fasilitas pengolahan dalam skala besar, menjadikan Indonesia sebagai pusat industri nikel global. Namun, perkembangan tersebut kini menghadapi tekanan baru dari sisi rantai pasok bahan baku, bahan kimia industri, serta kebijakan produksi yang mempengaruhi tingkat utilisasi fasilitas pengolahan.
Oleh: Muflih Hidayat
Jakarta, Equipment Indonesia – Utilisasi smelter merupakan indikator penting dalam menilai efisiensi industri metalurgi berskala besar. Dalam industri pengolahan nikel, kapasitas terpasang tidak selalu mencerminkan kemampuan produksi aktual karena operasi sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku dan stabilitas rantai pasok. Ketika salah satu komponen dalam rantai produksi terganggu, tingkat utilisasi fasilitas dapat menurun secara signifikan.
Indonesia saat ini memiliki kapasitas pengolahan nikel sekitar 2,7 juta ton logam per tahun, yang berasal dari puluhan fasilitas smelter yang beroperasi di berbagai kawasan industri mineral. Kapasitas ini menjadikan Indonesia sebagai pusat pengolahan nikel terbesar di dunia. Infrastruktur pengolahan tersebut didukung oleh dua teknologi utama, yaitu Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) dan High Pressure Acid Leach (HPAL).
Teknologi RKEF umumnya digunakan untuk menghasilkan ferronickel dan nickel pig iron yang menjadi bahan baku industri baja tahan karat. Sementara itu, teknologi HPAL digunakan untuk memproduksi bahan kimia nikel seperti mixed hydroxide precipitate (MHP) yang menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik. Kedua teknologi ini memainkan peran penting dalam menghubungkan industri pertambangan dengan rantai pasok global energi bersih.
Untuk menjalankan fasilitas pengolahan secara optimal, industri smelter di Indonesia membutuhkan pasokan bijih nikel sekitar 340 hingga 350 juta ton basah setiap tahun. Rasio konversi antara bijih dan logam dalam industri nikel laterit sangat tinggi, bahkan dapat mencapai sekitar 125 banding satu. Artinya, produksi logam dalam jumlah besar membutuhkan pasokan bijih yang sangat besar pula.
Namun, kapasitas pengolahan yang besar tersebut kini menghadapi keterbatasan pasokan bahan baku domestik. Kebijakan kuota produksi tambang yang ditetapkan pemerintah melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) membatasi produksi bijih nikel nasional. Untuk tahun 2026, kuota produksi bijih nikel diperkirakan berada pada kisaran 260 hingga 270 juta ton.
“Smelter-smelter besar di Indonesia berisiko kekurangan bahan baku. Akibatnya, Indonesia yang kaya nikel justru mulai meningkatkan impor bijih nikel untuk menutupi kekurangan kuota domestik agar fasilitas produksi tetap jalan,” ungkap Analis komoditas dan Founder Traderindo, Wahyu Laksono.
Jumlah tersebut jauh di bawah kebutuhan industri pengolahan yang mencapai lebih dari 340 juta ton per tahun. Kesenjangan pasokan sekitar 70 hingga 80 juta ton menciptakan tekanan pada rantai pasok bahan baku bagi smelter. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas pengolahan nikel Indonesia kini telah melampaui kemampuan pasokan bahan baku domestik.
Akibatnya, tingkat utilisasi fasilitas pengolahan diperkirakan akan mengalami penurunan. Pada 2025, tingkat utilisasi smelter nikel Indonesia masih berada di sekitar 90 persen, yang mencerminkan tingkat operasi yang hampir optimal. Namun pada 2026, utilisasi tersebut diperkirakan turun menjadi sekitar 70 hingga 75 persen.
Penurunan ini berarti terjadi penurunan efisiensi operasional sekitar 15 hingga 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dampaknya tidak hanya terlihat pada volume produksi, tetapi juga pada struktur biaya industri. Smelter merupakan fasilitas dengan biaya tetap yang tinggi, sehingga penurunan produksi dapat meningkatkan biaya produksi per unit logam.
Selain persoalan pasokan bijih nikel, industri pengolahan juga menghadapi tantangan lain yang tidak kalah penting, yaitu pasokan sulfur. Bahan kimia ini merupakan komponen utama dalam produksi asam sulfat, yang digunakan dalam proses hidrometalurgi pada teknologi HPAL. Tanpa pasokan sulfur yang stabil, produksi asam sulfat dapat terganggu dan mempengaruhi operasi fasilitas pengolahan.
Indonesia saat ini mengimpor sekitar 75 persen kebutuhan sulfur dari negara-negara Timur Tengah. Ketergantungan ini menciptakan kerentanan terhadap gangguan rantai pasok global, terutama di jalur pelayaran utama seperti Selat Hormuz. Gangguan logistik di kawasan Teluk Persia dapat mempengaruhi pengiriman sulfur ke fasilitas pengolahan nikel di Indonesia.
Proses HPAL membutuhkan asam sulfat dalam jumlah sangat besar untuk mengekstraksi nikel dan kobalt dari bijih laterit berkadar rendah. Tanpa bahan kimia tersebut, proses ekstraksi tidak dapat berjalan secara optimal. Hal ini menjadikan sulfur sebagai salah satu komponen strategis dalam industri pengolahan nikel modern.
Analis industri dari Project Blue, Marco Martins, menyebutkan bahwa biaya sulfur dapat mencapai sekitar 50 persen dari biaya operasional fasilitas HPAL. Artinya, fluktuasi harga sulfur memiliki dampak langsung terhadap biaya produksi nikel. Ketika harga sulfur meningkat, tekanan biaya pada industri pengolahan juga ikut meningkat.
“Biaya sulfur sudah mencapai sekitar setengah dari biaya pengoperasian pabrik HPAL sebelum konflik pecah,” beber Marco.
Dalam beberapa waktu terakhir, harga sulfur global dilaporkan telah mencapai sekitar USD 500 per ton bahkan sebelum meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Gangguan pengiriman dari kawasan Teluk Persia telah menyebabkan kenaikan harga tambahan sekitar 10 hingga 15 persen. Kenaikan ini semakin memperbesar tekanan biaya produksi bagi industri nikel Indonesia.
Selain risiko harga, keterbatasan pasokan juga menjadi masalah serius. Banyak fasilitas HPAL hanya memiliki cadangan sulfur untuk 1 hingga 2 bulan operasi. Jika gangguan pengiriman berlangsung lebih lama, beberapa fasilitas pengolahan berpotensi mengalami penurunan produksi.
Kombinasi antara keterbatasan bijih nikel dan potensi gangguan pasokan sulfur menciptakan tantangan baru bagi industri pengolahan. Situasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan hilirisasi mineral tidak hanya bergantung pada pembangunan fasilitas smelter. Ketahanan rantai pasok bahan baku dan bahan kimia industri juga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas produksi.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, perusahaan pengolahan mulai mencari alternatif sumber pasokan bahan baku. Salah satu strategi yang berkembang adalah meningkatkan impor bijih nikel dari negara lain. Volume impor diperkirakan meningkat dari sekitar 15 juta ton pada 2025 menjadi sekitar 50 juta ton pada 2026.
Sebagian besar impor diperkirakan berasal dari Filipina, yang dapat menyuplai sekitar 30 juta ton bijih nikel bagi industri pengolahan Indonesia. Namun ketergantungan pada satu negara pemasok juga membawa risiko baru, termasuk gangguan logistik akibat cuaca serta fluktuasi kualitas bijih.
“Ekspor bijih nikel Filipina ke Indonesia dapat mencapai hampir 30 juta metrik ton basah pada tahun 2026,” jelas Country Manager, Shanghai Metals Market (SMM), Vincent Liao.
Di tengah tekanan tersebut, industri juga mulai mempertimbangkan strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan rantai pasok. Beberapa perusahaan mulai meningkatkan investasi dalam teknologi daur ulang asam sulfat untuk mengurangi kebutuhan sulfur baru. Inovasi dalam efisiensi proses juga menjadi fokus penting untuk mengurangi konsumsi bahan baku.
Selain itu, industri mulai mengevaluasi kemungkinan integrasi vertikal dalam rantai pasok bahan kimia. Investasi dalam fasilitas produksi asam sulfat domestik dapat menjadi salah satu strategi untuk mengurangi ketergantungan pada impor sulfur. Langkah ini juga dapat meningkatkan stabilitas biaya produksi dalam jangka panjang. @
