27 C
Jakarta
21 Sep, 2021.

Aturan Baru DMO Batubara

Excavator tambang Liebherr Mining memuat batubara ke dalam dump truck. Foto: Liebherr.

Harga batubara terus menunjukkan tren penguatan. HBA Agustus bahkan mencatat rekor tertinggi selama satu dekade, yakni USD130,99 per ton. Di satu sisi, kondisi ini disambut baik oleh industri pertambangan. Namun, ada juga faktor yang harus diwaspadai yakni pasokan batubara ke pasar domestik, secara khusus untuk ketenagalistrikan.

Hal yang sering terjadi, ketika harga batubara global menguat, pasokan dalam negeri khusus untuk PLTU berkurang. Konon pelaku usaha lebih mengutamakan pasar ekspor memanfaatkan harga yang menguat. Selain itu, ada alasan lain seperti curah hujan yang tinggi atau cuaca buruk yang mengganggu pengapalan. Persoalan-persoalan ini yang membuat DMO atau kewajiban memenuhi pasar domestik sering kekurangan pasokan sehingga stok menjadi berkurang.

Pemerintah kemudian melakukan beberapa revisi aturan terkait dengan DMO. Kalau tahun lalu Pemerintah merilis aturan terkait DMO, yang salah satunya menghapus sanksi, awal Agustus 2021 Pemerintah kembali merilis aturan terkait hal ini, yaitu Keputusan Menteri ESDM No. 139.K/HK.02/MEM.B/2021.

Di beleid ini Pemerintah kembali mencantumkan sanksi bagi perusahaan tambang batubara yang tidak memenuhi kewajiban DMO sesuai dengan kewajiban dan kontrak. Dalam diktum keempat disebutkan beberapa sanksi bagi perusahaan tambang yang tidak memenuhi kewajiban tersebut. Sanksi pertama berupa larangan penjualan batubara ke luar negeri sampai perusahaan tersebut memenuhi kewajiban DMO sesuai dengan prosentase atau kontrak penjualan.

Namun, di sini ada pengecualian bagi mereka yang tidak memiliki kontrak penjualan dengan pengguna batubara di dalam negeri atau spesifikasi batubaranya tidak memiliki pasar dalam negeri.

Bagi perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dikenakan beberapa sanksi. Pertama, membayar denda sejumlah selisih harga jual ke luar negeri dikurangi Harga Patokan Batubara untuk  DMO dikalikan volume penjualan ke luar negeri sebesar kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri yang tidak dipenuhi perusahaan untuk pemenuhan kebutuhan listrik untuk umum.

Kedua, denda sejumlah selisih harga jual ke luar negeri dikurangi Harga Patokan Batubara dikalikan volume penjualan ke luar negeri sebesar kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri yang tidak dipenuhi perusahaan untuk kebutuhan dalam negeri selain untuk penyediaan tenaga listrik untuk umum.

Ketiga, membayar dana kompensasi sejumlah kekurangan penjualan sesuai dengan persentase penjualan bagi perusahaan tambang yang tidak memiliki kontrak penjualan dengan pengguna batubara di dalam negeri atau spesifikasi batubaranya tidak memiliki pasar dalam negeri.

Kewajiban-kewajiban tersebut berlaku untuk pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi, PKP2B tahap Operasi Produksi, dan pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi PKP2B.

Dalam diktum ketiga dikatakan dalam hal mendesak tidak terpenuhinya kebutuhan batubara dalam negeri, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat menunjuk pemegang izin usaha pertambangan tahap kegiatan operasi produksi batubara (IUP-OP), izin usaha pertambangan khusus tahap kegiatan operasi produksi batubara (IUPK-OP), perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara tahap operasi produksi (PKP2B-OP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, atau izin pengangkutan dan penjualan batubara untuk memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri.

Dalam diktum kelima juga disebutkan aturan larangan ekspor dikenakan bagi pemegang izin pengangkutan dan penjualan batubara yang tidak memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri sesuai dengan kontrak penjualan.

Kemudian di diktum ketujuh, menetapkan harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebesar US$ 70 per metrik ton free on board (FOB) Vessel. Harga ini didasarkan atas spesifikasi acuan pada kalori 6.322 kcal/kg GAR, total moisture 8%, total sulphur 0,8% dan ash 15% dengan ketentuan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pemerintah juga meminta badan usaha penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib membuat perencanaan pemenuhan kebutuhan batubara setiap tahun dengan mengutamakan mekanisme kontrak jangka panjang. Ini ditegaskan dalam diktum kedelapan.

Kemudian dalam diktum 10 huruf B ditegaskan, Kementerian ESDM pun memastikan, pelaku usaha diberikan pembebasan kewajiban pembayaran kompensasi atas kekurangan penjualan batubara untuk DMO pada tahun 2020. Keputusan Menteri ESDM ini berlaku mulai 4 Agustus 2021.

Related posts