Jakarta, Equipment Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan, hilirisasi harus dijalankan dengan prinsip keadilan.
Hilirisasi tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan memperkuat penerimaan negara, tetapi juga harus membuka kesempatan yang lebih luas bagi pengusaha daerah dan masyarakat lokal, termasuk warga lingkar tambang.
“Prinsipnya, hilirisasi harus dijalankan, tetapi hilirisasi yang berkeadilan. Sejak saya menjadi Menteri ESDM, sudah banyak kebijakan yang kami buat untuk berpihak kepada pengusaha daerah dan rakyat,” kata Bahlil saat meresmikan dan membuka Minerba Convex 2026, di JIExpo, Jakarta, Senin 2 Oktober 2026. Minerba Convex 2026 ini berlangsung selama dua hari yaitu pada 2-3 November 2026.
Lebih jauh Bahlil yang juga ketua umum Partai Golkar itu menceritakan, ketika dia masih masih sebagai pengusaha, pengusaha daerah kerap menghadapi kesulitan untuk mengakses proses perizinan, bahkan untuk bertemu dengan pihak yang melakukan verifikasi.
Bahlil mengatakan, pengalaman tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada pelaku usaha daerah.
“Saya pernah mengatakan, kalau semuanya harus melalui tender, saya akan pindah menjadi pengusaha. Jangankan bertemu Menteri, (dulu) bertemu verifikator saja susahnya minta ampun bagi pengusaha daerah. Saya pernah mengalami sendiri,” imbuhnya.
Bahlil menekankan, penguatan hilirisasi perlu disertai pemerataan kesempatan berusaha agar manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam tidak hanya terkonsentrasi pada perusahaan besar. Keterlibatan pengusaha daerah, tenaga kerja lokal, kontraktor, dan pemasok di sekitar wilayah tambang dinilai penting untuk memperluas dampak ekonomi hilirisasi.
“Kita ingin orang daerah juga menjadi subjek dan objek pembangunan. Mereka harus bisa mengelola sumber daya alam yang ada di daerahnya sendiri,” ungkap Bahlil.
Bagian dari Tata Kelola
Sementara itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno pada kesempatan yang sama mengungkapkan, pemberdayaan masyarakat harus menjadi bagian dari tata kelola pertambangan.
“Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) perlu diarahkan agar masyarakat memiliki kapasitas, kemandirian ekonomi, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi di sekitar wilayah tambang,” ucap Tri.
Tri menjelaskan, pemerintah terus mendorong pelaksanaan PPM melalui berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, peningkatan pendapatan dan pekerjaan, kemandirian ekonomi, sosial budaya, partisipasi masyarakat, kelembagaan, hingga pembangunan infrastruktur.
Ia menyebutkan, perusahaan pertambangan telah membina lebih dari 2.587 UMKM sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat.
“Keberhasilan pertambangan juga harus dirasakan oleh masyarakat di sekitar wilayah operasi. Saat ini, terdapat lebih dari 2.587 UMKM binaan badan usaha mineral dan batu bara,” imbuhnya.
Ketua Panitia Minerba Convex 2026, Catur Gunadi, mengatakan sektor pertambangan berada pada momentum penting di tengah dinamika regulasi, tuntutan hilirisasi, dan transisi energi.
Menurutnya, pengembangan industri pertambangan perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas masyarakat di sekitar wilayah operasi.
“Minerba Convex menjadi ruang dialog kebijakan, wadah kolaborasi industri, sekaligus sarana pemberdayaan masyarakat. Kami ingin sektor pertambangan tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga mendorong masyarakat di daerah lingkar tambang untuk naik kelas,” ucap Catur dalam sambutannya.
Catur menjelaskan, Minerba Convex 2026 menghadirkan konferensi, forum diskusi, pameran, coaching clinic, edukasi, dan business matching. Rangkaian kegiatan tersebut diharapkan mempertemukan pemangku kepentingan untuk membahas tantangan industri, memperkuat kolaborasi, serta membuka peluang pengembangan usaha lokal.
Minerba Convex 2026 diikuti oleh 98 pembicara, 48 peserta pameran, dan 30 sponsor, dengan jumlah pengunjung ditargetkan lebih dari 17.000 orang. Melalui kegiatan ini, sektor mineral dan batu bara diharapkan dapat memperkuat kontribusinya terhadap penerimaan negara sekaligus mendorong pemerataan manfaat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah lingkar tambang. [EI]
