Pengurus Asosiasi Industri Alat Besar Indonesia (HINABI) bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Kamis (15/10), untuk membahas berbagai persoalan yang membelit industri peralatan berat di Indonesia dewasa ini. HINABI dalam pertemuan yang dilakukan di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, menyampaikan beberapa usulan penting kepada Presiden.
Pertemuan yang didampingi oleh Menteri Perindustrian Saleh Husin ini dilakukan pada saat industri alat berat nasional sedang tidak bergairah karena tekanan berbagai persoalan ekonomi. Menurunnya aktivitas pertambangan batu bara maupun mineral selama sekitar tiga tahun terakhir berdampak signifikan terhadap pasar barang-barang modal ini. Banyak peralatan tambang yang menganggur belakangan ini.
Di sisi lain, proyek-proyek infrastruktur skala besar yang digulirkan pemerintah belum memiliki pengaruh yang berarti terhadap pasar mesin-mesin konstruksi karena realisasi program tersebut masih melambat. Kalau pun sudah ada proyek-proyek yang sudah mulai direalisasikan, namun sebagian besar alat yang beroperasi adalah mesin bekas (second hand).
Tekanan yang menimpa para pelaku bisnis alat berat itu diperburuk lagi oleh maraknya impor mesin atas nama proyek yang dikerjakan oleh kontraktor-kontraktor asing. Padahal, sebagian besar peralatan yang mereka pergunakan sudah ada distributor dan/atau dealernya di Indonesia, dan bahkan sudah ada yang diproduksi dalam negeri.
Menteri Saleh Husin menyampaikan bahwa alat-alat berat menjadi andalan di berbagai sektor mulai dari konstruksi, pertanian, pertambangan dan berbagai industri lainnya. Dan saat ini beberapa jenis alat sudah bisa diproduksi di dalam negeri, bahkan ada yang TKDN-nya sampai dengan 50%. Tetapi, rentetan persoalan-persoalan tersebut di atas membuat pertumbuhan industri alat berat nasional melambat.
HINABI merupakan sebuah asosiasi yang mewadahi pabrikan-pabrikan alat berat/konstruksi di Indonesia. Beberapa anggotanya sudah memproduksi beberapa jenis alat yang tidak hanya dipasarkan di Indonesia, tetapi juga sudah menggarap pasar ekspor.
Ketua HINABI, Jamaluddin, mengungkapkan bahwa menurunnya produksi alat berat nasional berdampak luas. Beberapa perusahaan terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap sejumlah karyawannya.
“HINABI memiliki kapasitas produksi 10.000 per tahun, dan sekarang hanya terpakai 40%-50%, sehingga efeknya adalah ke industri pendukung. Di mana kita pun telah mengurangi karyawan lebih kurang 4.000. Ini dampak negatifnya,” kata Jamaluddin sebagaimana dilansir dari detik.com (15/10).
Ada beberapa usulan yang disampaikan HINABI kepada Presiden Jokowi dalam pertemuan itu. Salah satunya adalah masalah bea masuk. Asosiasi ini meminta agar tarif bea masuk ditinjau ulang (diharmonisasi).
“Sebenarnya bea masuk sudah ada tarifnya, tetapi dengan FTA (free trade agreement), besarannya menjadi 0%, dan ini tidak akan kompetitif dengan bea masuk dari komponen. Itu yang kita minta ditinjau,” kata Jamaluddin. Kebijakan ini memberatkan industri alat berat dalam negeri.
Pemerintah juga disarankan untuk meninjau beberapa peraturan yang menghambat utilisasi industri dalam negeri. Jamaludin mencontohkan peraturan mengenai impor alat berat yang masih marak hingga kini, sementara di pasar dalam negeri saat ini banyak alat yang menganggur dan sebagian dari mesin-mesin yang diimpor itu sudah diproduksi di sini.
