26.2 C
Jakarta
25 Okt, 2021.

Pajak Karbon Bakal Diterapkan, Siap-Siap Harga Energi Bakal Naik

Ilustrasi operasi alat tambang batu bara. Kredit Foto: Sy-Klone International

Satu lagi tantangan yang bakal dihadapi industri batu bara yakni pajak karbon. Saat ini Pemerintah dan DPR sedang membahas RUU Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Dalam rancangan beleid ini khusus Pemerintah akan memasukkan pajak karbon. Ini merupakan pajak yang dikenakan atas emisi karbondioksida hasil pembakaran bahan bakar fosil.

Rencananya, pajak karbon ini akan diberlakukan pada 2022. Obyek pajak karbon adalah orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon atau menghasilkan emisi karbon.

Sementara besaran pajaknya, Pemerintah berencana mengenakan tarif sebesar Rp75 per kilogram karbondioksida ekuivalen atau satuan uang setara. Atau Rp75 ribu per ton yang setara dengan USD 5 per ton. Tarif pajak karbon  dihitung berdasarkan harga perdagangan karbon dari kegiatan Result Based Payment (REDD + atau Reducing Emission form Deforestration and Forest Degradation tahun 2020).

Perusahaan yang akan dikenakan pajak karbon di antaranya petrochemical, produsen semen dan PLTU. Pajak karbon  akan digunakan untuk mendukung upaya mengendalikan perubahan iklim.

Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, untuk menurunkan CO2 hingga 40% dibutuhkan dana sebesar USD479 triliun.

Merespons rencana kebijakan tersebut, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia menjelaskan bahwa saat ini APBI sedang mengkaji dampak dari kebijakan pajak karbon ini bagi industri pertambangan. Ia juga memastikan APBI bersama APINDO terus memperjuangkan kepentingan industri terkait masuknya pajak karbon dalam RUU KUP.

“APBI sedang kaji bagaimana dampak pajak karbon ini terhadap industri pertambangan karena sebagian besar batu bara yang dihasilkan dikonsumsi oleh PLTU. Tentu akan berdampak pada PLN dan IPP akan berujung pada naiknya harga listrik,” terang Hendra.

Ia juga mengingatkan saat ini tidak semua negara produsen batu bara yang telah menerapkan kebijakan ini. Austalia sempat menerapkannya namun hanya berlangsung selama 2 tahun. Alasannya, kebijakan ini berdampak pada pengurangan tenaga kerja. “Oleh karenanya kami meminta Pemerintah untuk mengkaji aturan ini secara komprehensif,” tandas Hendra.

Menurutnya, jika tujuannya untuk menekan emisi karbon,  maka ada banyak cara yang bisa dilakukan di sektor pertambangan. “Mulai dari mempercepat kegiatan reklamasi dan rehabilitasi lahan, penggunaan B30 dalam operasi tambang sampai pemanfaatan EBT di area tambang,” ujarnya. 

Sementra Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, mengingatkan Pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam menerapkan kebijakan ini mengingat saat ini masih dalam situasi pandemi. Ekonomi nasional dan global pun sedang dalam pemulihan.

“Umumnya ketika pajak karbon diterapkan harga karbon di negara tersebut akan mengikuti formula harga pasar atau harga keekonomian. Karena prinsipnya pajak karbon berkebalikan dengan subsidi. Pajak karbon akan jadi penambah harga sementara subsidi akan jadi pengurang harga,” tandas Komaidi.

Melihat ini pun Komaidi mengatakan ada yang tidak selaras dalam kebijakan energi nasional. Di satu sisi, ada subsidi untuk listrik dan BBM, tetapi di sisi lain Pemerintah berencana menerapkan pajak karbon. “Sekarang ini harga energi fosil murah karena adanya subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat. Harusnya secara bertahap dihilangkan subsidinya baru kemudian dikenakan pajak karbon,” ungkapnya.

Jika pajak karbon diterapkan hampir semua energi fosil akan terdampak mulai dari BBM, batubara hingga gas. Artinya, harganya akan lebih mahal.

Di sisi lain, Ia mengatakan sejauh ini pertumbuhan EBT masih terbilang lamban. Porsi energi fosil dalam bauran energi masih dominan antara 85-90% dari energi baru dan terbarukan. Sementara konsumen energi terbesar di Indonesia ada di tiga sektor yakni industri, transportasi dan kelistrikan.

Ketiga sektor ini, menurutnya, memberi kontribusi besar dalam pembentukan PDB Indonesia. Kalau ada shock, maka bakal ada ancaman terhadap kontraksi ekonomi Indonesia. Karena biaya ekonomi akan lebih tinggi. “Kalau kontraksi ekonomi terjadi, maka penerimaan negara dari pajak akan berkurang. Jangan sampai Pemerintah mengejar di kisaran Rp 26-50 triliun, namun kehilangan potensi pemasukan yang jauh lebih besar,” dia mengingatkan.#

Related posts