Jakarta-equipmentindonesiamagazine.com, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan relaksasi ekspor mineral. Pemerintah, kata Sudirman, melakukan kebijakan seperti itu setelah mempertimbangkan berbagai hal termasuk masukan dari kalangan pengusaha.
“Perlu saya tegaskan bahwa Pemerintah tidak akan memberikan relaksasi ekspor kepada perusahaan tambang. Sampai sekarang pemerintah masih komit menjalankan kebijakan hilirisasi seperti yang selama ini sudah berjalan,” ujar Sudirman dalam Media Briefing di Jakarta (7/9).
Sudirman menambahkan bahwa kebijakan hilirisasi di sektor mineral dimaksudkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mendorong industrialisasi di sektor pertambangan mineral. Selain itu kebijakan tersebut juga dimaksudkan untuk mendorong peningkatan nilai tambah dan mengurangi ketergantungan pada impor batu bara.
Sudirman menjelaskan adanya wacana untuk mempercepat pembangunan smelter yang dilakukan melalui relaksasi terbatas. Relaksasi terbatas itu, tegas Sudirman, diperkirakan mendatangkan devisa untuk Indonesia. Selain itu membantu perusahaan tambang yang sedang membangun smelter. Akan tetapi, setelah dilakukan evaluasi, kemudian diputuskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan relaksasi ekspor mineral.
“Memang kalau ada relaksasi ekspor mineral akan ada devisa yang masuk dan juga aktivitas pertambangan yang selama ini berhenti akan kembali hidup. Namun apakah akan benar-benar membantu, soalnya harga komoditi tambang masih rendah. Apakah ini bisa membantu perusahaan untuk menyelesaikan pembangunsn smelternya,” lanjut Sudirman.
Pemerintah akhirnya benar-benar tidak memberikan relaksasi ekspor untuk semua komoditi tambang setelah melakukan kajian atas konsistensi kebijakan, aspek lingkungan, dan mempertimbangkan perusahan tambang yang sudah bekerja keras membangun smelter.
“Kita harus menghormati perusahan-perusahan yang saat ini sedang bersusah payah menyelesaikan pembangunan smelternya,” katanya.
Sudirman menjelaskan bahwa sampai dengan Juli 2015, setidaknya terdapat 80 perusahaan yang sedang membangun smelter. Dan hingga September 2015, terdapat kurang lebih 25 perusahan yang hampir selesai membangun smelternya.
“Kita mengapresiasi langkah mereka yang sudah bekerja keras memenuhi kewajiban melakukan pengolahan dalam negeri,”jelasnya.
Menurut keterangan Sudirman, pemerintah akan memberikan insentif lain kepada perusahaan yang serius membangun smelter.
“Pemerintah menilai bahwa sebentar lagi perusahaan akan menikmati hasil dari produk smelter dengan nilai tambah yang lebih besar,”tutup Sudirman.
