25.9 C
Jakarta
Apr 2, 2020.
Business Industry Mining Top News

Smelter Menjamur, Tapi Penambang Nikel Malah Kesulitan Pasar

Perusahaan-perusahaan tambang nikel kesulitan menjual biji nikel mereka karena kadar nikel yang diminta oleh smelter-smelter di dalam negeri lebih tinggi dibandingkan yang dimiliki para penambang.

Ilustrasi kegiatan penambangan (Sumber: Liebherr)

Kebijakan hilirisasi nikel tak semanis yang dibicarakan pejabat pemerintah. Menjamurnya jumlah smelter atau instalasi pemurnian nikel di dalam negeri ternyata malah membuat para penambang terjepit. Mereka mengaku kesulitan menjual hasil tambang karena kadar nikel yang diminta oleh smelter di dalam negeri lebih tinggi dibandingkan yang dimiliki perusahaan tambang. Pengusaha tambang nikel tak bisa mencari pasar alternatif di luar negeri karena mulai 1 Januari lalu, pemerintah melarang ekspor biji nikel.

Meidy Katrin Lengkey  geram. Sekretars Asosiasi Pertambangan Nikel Indonesia (APNI) ini heran saat ini di Indonesia sudah terdapat 41 smelter nikel. Dalam hitungan organisasinya,  tahun 2022 nanti smelter-smelter ini akan membutuhkan pasokan biji nikel sebanyak 100 juta ton per tahun. “Pertanyaannya dari mana ore-nya? Kalau semua smelter hanya menyerap (ore) kadar 1,8%,” ujarnya dalam sebuah diskusi yang digelar oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIMPI), Jumat (28/2) lalu.

Meidy Katrin Lengkey, Sekretars Asosiasi Pertambangan Nikel Indonesia (APNI)

Dalam diskusi tersebut, ia mengungkapkan pemilik smelter di dalam negeri kebanyakan hanya menerima biji nikel kadar 1,8% atau biji nikel kadar tinggi (high grade). Padahal, menurut dia, nikel tinggi hanya tersedia 30% di pertambangan. Sisanya adalah nikel kadar rendah (low grade).

Inilah yang membuat para pengusaha pertambangan nikel gerah dengan kebijakan pemerintah yang buru-buru menutup keran ekspor nikel mulai 1 Januari lalu. Sesungguhnya, menurut Meidy, di pasar ekspor, permintaan biji nikel kadar rendah pun masih tinggi seperti kadar 1,7% bahkan 1,65% pun masih ada permitaannya.

 “Pertanyaannya, bisa tidak smelter terima di bawah 1,8%? Sangat amat bisa. Buktinya kita ekspor kemarin 1,65% semua diterima. Malah berbondong-bodong buyer datang. Kenapa smelter di sini terlalu banyak spek permintaan yang aneh-aneh?” dia mempertanyakan.

Akibat kebijakan penghentian ekspor 1 Januari lalu, jelas Meidy, berdasarkan data APNI di tujuh provinsi penghasil nikel, terdapat 3,8 juta kontrak ekspor biji nikel kadar 1,7% yang saat ini mubazir (idle). “Tidak tahu mau diapain? Mungkin kalau kita tumpuk jadi pulau kali ya,” ujarnya.

Masalahnya tak cuma itu. Menurut Meidy, ada kecurangan juga yang dilakukan oleh pemilik smelter di dalam negeri. Saat penambang nikel memasok nikel kadar tinggi 1,8% ke smelter, pihak smelter pun belum tentu menerima begitu saja. Masalahnya, menurut dia, pihak smelter menyediakan surveyor sendiri untuk memeriksa kadar nikel yang diterima. Mestinya, kalau adil, menurut dia, surveyor disediakan masing-masing pihak. Bila ada perbedaan dalam menilai, harus ada mekanisme yang diterima dua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihannya.

Selama ini, kata Meidy, mayoritas nikel yang dipasok oleh perusahaaan tambang ke smelter ditolak, meski menurut pemilik biji nikel kadarnya sudah 1,8%. “99% kargo kita semuanya di-reject,” ujarnya dengan nada kesal.

Karena itulah, Meidy meminta kepada pemerintah untuk mengatur tata niaga perdagagan nikel domestik. Tidak bisa diserahkan pada mekanisme business to business (B2B).  “Kalau memang mau B2B tolong jangan bebankan kami kewajiban untuk bayar pajak, kewajiban royalti, PPh berdasarkan HPM (Harga Patokan Mineral), tetapi  berdasarkan kontrak. Itu mungkin baru fair,” ujarnya.

Pada kesempatan diskusi yang sama Staf Khusus Menteri ESDM, Irwandi Arif, berharap para penambang nikel berpikir jangka panjang, jangan hanya berkutat pada penambangan ore. Karena ke depan, nikel bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti batrei kendaraan listrik. “Kalau cuma berkutat pada penambangan nikel jangan terlalu berharap bahwa kita akan naik ke kemajuan yang pesat,” dia mengingatkan.

Sedangkan Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, mempertanyakan inkonsistensi pemerintah dalam membuat kebijakan larangan ekspor mineral. Menurutnya, Permen ESDM No 11 tahun 2019 yang melarang ekspor nikel kadar di bawah 1,7% mulai 1 Januari 2020, bertentangan dengan Permen ESDM No 25 tahun 2018 yang membolehkan ekspor hingga 11 Januari 2020. “Ini layak dibentuk Pansus. Saya akan mengusulkan karena ada inkonsistensi kebijakan. Jangan-jangan ada abuse of power,” ujar Sugeng pada diskusi yang sama.

Pemerintah Indonesia selama ini diketahui mendorong perusahaan-perusahaan tambang nikel untuk membangun smelter sendiri. Bahkan pemerintah bersedia menjadi fasilitator antara industri smelter yang kesulitan pendanaan dengan lembaga pemberi pinjaman. Rencana tersebut dilakukan untuk mempercepat pembangunan smelter. Hingga November 2019, dari 67 smelter yang akan dibangun, telah ada 17 smelter dengan progress pembangunan 100%, progres 40% sampai 90% sebanyak 13 smelter, dan progress kurang dari 40% 37 smelter

Namun, dengan semakin banyaknya fasilitas smelter yang beroperasi belum membantu perusahaan-perusahaan tambang nikel meningkatkan penjualan ore mereka karena kadar nikel yang diminta oleh smelter di dalam negeri lebih tinggi dibandingkan yang dimiliki perusahaan tambang. Celakanya lagi, mereka tidak bisa mencari pasar alternatif di luar negeri karena mulai 1 Januari lalu, pemerintah melarang ekspor biji nikel.

162 total views, 1 views today

Related posts