27 C
Jakarta
21 Sep, 2021.

Apa Pentingnya Registrasi Alat Berat?

Pemerintah sudah mengundangkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi. Meski para pemilik alat tidak diwajibkan untuk meregistrasi unit-unit yang mereka miliki, namun Pemerintah mengisyaratkan nantinya hanya alat-alat yang sudah terdaftar yang diperbolehkan ikut dalam lelang-lelang konstruksi di lingkungan Kementerian PUPR. Apakah pemerintah akan tegas dan konsisten?  

Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Nicodemus Daud (Dok. PUPR)

Tekad Pemerintah untuk memiliki sistem informasi peralatan konstruksi yang lengkap dan akurat bakal segera terwujud dengan diundangkannya Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi pada tanggal 1 April 2021. Beleid itu mendorong para pemilik peralatan konstruksi untuk mencatatkan alat-alat yang mereka miliki di dalam aplikasi SIMPK (Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi). Pencatatan peralatan konstruksi dilaksanakan selambat-lambatnya 6 bulan setelah terbitnya regulasi tersebut.

Kebijakan pencatatan peralatan konstruksi merupakan sebuah langkah maju dari pemerintah untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur di berbagai belahan Indonesia. Ketersediaan peralatan yang memadai sangat menentukan kualitas dan produktivitas pekerjaan-pekerjaan konstruksi di berbagai daerah. Itu sebabnya, pada acara sosialisasi Permen tersebut beberapa waktu lalu Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Nicodemus Daud, menegaskan bahwa nantinya semua peralatan dan material yang digunakan dalam proyek-proyek di lingkungan  Kementerian PUPR harus tercatat di dalam aplikasi SIMPK.

Sebetulnya kebijakan pencatatan peralatan konstruksi bukan hal baru sama sekali. Kementerian PUPR sejak beberapa waktu lalu sudah berupaya untuk melakukan registrasi peralatan konstruksi. Bahkan beberapa perusahaan sudah mendaftar, meski tidak  banyak kemajuan yang dicapai karena belum banyak perusahaan yang bergabung. Diharapkan penerbitan Permen PUPR Nomor 7/2021 itu dapat semakin memacu mereka untuk memanfaatkan fasilitas registrasi online tersebut.

Nicodemus pernah membeberkan manfaat registrasi peralatan konstruksi saat berbicara dalam acara webinar Majalah Equipment Indonesia Februari silam. “Kalau semua alat yang beroperasi di berbagai proyek konstruksi di bawah Kementerian PUPR sudah terdaftar, maka secara otomatis semua investor dapat mengetahui apa saja kategori-kategorinya dan bagaimana ketersediaan unit-unit itu di setiap daerah, hingga posisi lokasi persis di mana alat-alat itu berada.  Proses tender pun menjadi lebih cepat,” ungkapnya.

“Tidak hanya itu,” dia melanjutkan, “proses tender ke depan pun akan berlangsung lebih cepat karena tidak perlu lagi melakukan pengecekan apakah peralatannya benar-benar ada atau tidak. Dan yang tidak kalah pentingnya, di lapangan, alat yang dipakai sama persis dengan yang teregister di katalog sehingga tidak ada lagi dusta di antara kita.”

Nicodemus mengakui salah satu kunci keberhasilan dalam membangun sistem rantai pasok material dan peralatan konstruksi adalah ketersediaan data dan informasi terkait supply-demand sumber daya material dan peralatan konstruksi. Registrasi alat berat perlu dilakukan agar rantai pasok alat berat lebih tertata. Portal SIMPK (mpk.binakonstruksi.pu.go.id) berupaya menyediakan data dan informasi mengenai berbagai material dan peralatan konstruksi.

Yolanda Indah Permatasari, Jafung Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, dalam acara sosialisasi itu, menjelaskan empat tujuan pencatatan SDMPK (sumber daya material dan peralatan konstruksi) berdasarkan Permen PUPR Nomor 7/2021: menyiapkan pangkalan data sumber daya material dan peralatan konstruksi; meminimalkan ketidakpastian informasi terkait ketersediaan SDMPK; mendukung pemenuhan standar keamanan, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan pada Pekerjaan Konstruksi; serta mendorong peningkatan penggunaan SDMPK dalam negeri.

Terkait pembuatan pangkalan data, Yolanda menekankan pentingnya membangun big data rantai pasok sumber daya material dan peralatan konstruksi supaya dapat memetakan keseimbangan supply (ketersediaan) dan demand (kebutuhan) material dan peralatan konstruksi per wilayah di Indonesia. “Big Data menjadi basis utama dalam mengatasi isu strategis rantai pasok sumber daya material dan peralatan konstruksi serta mendukung transformasi industri konstruksi 4.0 yang berdaya saing. Penyelenggaraan jasa konstruksi melibatkan inovasi teknologi dan data sebagai decision-making tools dapat mendorong konstruksi yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik,” ungkapnya.

Nicodemus menambahkan, dengan ketersediaan pangkalan data yang akurat dan komplit, tender-tender PUPR tinggal memilih peralatan dan material yang ada dalam katalog yang disusun oleh Kementerian PUPR. “Begitu peserta tender memasukkan nomor registrasi alat, data-datanya akan langsung keluar: nama pemilik, tahun pembelian, pengalaman kerja di mana saja dan seterusnya. Jadi, dalam tender-tender berbagai proyek PUPR ke depan, kita bisa pastikan alat-alat yang dipakai di lapangan jelas track record-nya,” imbuhnya.   

Permen PUPR Nomor 7/2021 merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) 14 Tahun 2021 Pasal 26D tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Undang-Undang tersebut, antara lain, mengatur terkait rantai pasok material dan peralatan konstruksi, terutama dalam mengembangkan sistem rantai pasok jasa konstruksi dan membangun sistem rantai pasok material, peralatan dan teknologi konstruksi.

SelanjutNya: Bagaimana mekanisme pencatatannya?

Mekanisme pencatatan

Contoh: Konsep dashboard pencatatan sumber daya peralatan konstruksi pada Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi yang akan dikembangkan menjadi bagian dari Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

Bagaimana proses pencatatannya? Peralatan-peralatan apa saja yang dicatatkan? Siapa pemilik alat-alat itu? Yolanda, mengutip Permen PUPR tersebut, mengatakan Sumber Daya Peralatan Konstruksi (SDPK) adalah peralatan-peralatan konstruksi yang digunakan dalam pekerjaan-pekerjaan konstruksi. Sementara pemilik SDPK adalah kementerian/lembaga, dinas, instansi, badan usaha, atau perseorangan yang menguasai SDPK dibuktikan dengan bukti kepemilikan berupa faktur penjualan, bukti pemilik kendaraan bermotor, akta jual beli, kuitansi pembelian, perjanjian sewa beli, surat hibah, atau bukti kepemilikan sah lainnya yang diterbitkan oleh lembaga resmi yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Menjelaskan mekanisme pencatatan SDPK, mengutip ketentuan Pasal (2), ia mengatakan bahwa pencatatan SDPK dilaksanakan secara sederhana, mudah, cepat, akurat, informatif, dan tanpa dipungut biaya. Selain itu, yang dicatatkan adalah peralatan konstruksi yang sudah lulus uji dari lembaga yang berwenang sesuai dengan standar, dan mengoptimalkan penggunaan peralatan dalam negeri.

Permohonan pencatatan SDPK diajukan oleh pemilik SDPK (Pasal 16, ayat 1). Selanjutnya pada ayat 2 diuraikan tata cara dan tahapan pencatatan SDPK, yakni: permohonan pembuatan akun; pengisian data dan informasi serta pengunggahan dokumen-dokumen pencatatan; penetapan dan penerbitan Nomor dan Tanda Pencatatan; pemublikasian dan pengarsipan data serta informasi pencatatan.

Yang mengajukan permohonan pembuatan akun adalah pemilik SDPK melalui sistem  informasi  terkait  peralatan konstruksi (Pasal 17). Data dan informasi yang wajib diisi oleh pemohon meliputi: nomor induk berusaha; nama pemilik SDPK; alamat pemilik SDPK; alamat surat elektronik pemilik SDPK; dan nomor kontak Pemilik SDPK.

Percatatan kepemilikan SDPK tidak hanya bagi badan usaha, tetapi juga bagi pemilik perseorangan. Selain mengisi data-data tersebut di atas, pemilik perseorangan wajib mencantumkan nomor induk kependudukan.

Setelah mengisi data-data itu secara lengkap, pemilik SDPK akan menerima notifikasi tautan aktivasi  dari  sistem  informasi  terkait SDPK yang  dikirim  ke  alamat  surat elektronik. Kemudian pemilik SDPK mengaktivasi akun itu dengan cara membuka tautan aktivasi itu yang diterima dalam surat elektronik. Perlu dicatat bahwa tautan aktivasi itu berlaku selama 24 jam sejak notifikasi diterima.

Setelah akun berhasil diaktivasi, pemilik SDPK akan menerima notifikasi dan  mendapatkan akses untuk melanjutkan ke tahap pengisian data dan informasi serta pengunggahan berbagai dokumen. Sekiranya aktivasi akun gagal, pemilik SDPK akan menerima notifikasi dan dapat mengaktivasi kembali akun dengan mengajukan permohonan ulang tautan aktivasi.

Proses selanjutnya adalah pengisian data dan informasi serta pengunggahan dokumen-dokumen pencatatan SDPK (Pasal 18). Hal ini dilakukan sendiri oleh pemilik untuk setiap SDPK yang dicatat dengan mengakses sistem informasi terkait SDPK konstruksi. Data-data dan informasi yang dimaksud meliputi: identitas pemilik SDPK; jenis, varian, dan  subvarian  SDPK; merek; tipe/model; nomor seri; kapasitas SDPK sesuai spesifikasi dari produsen; kapasitas SDPK hasil pemeriksaan dan pengujian terakhir; tahun pembuatan; tahun pembelian; jenis bukti kepemilikan SDPK; dan lokasi SDPK berdasarkan kabupaten/kota.

Pemilik SDPK juga harus mengunggah dokumen-dokumen pendukung pencatatan SDPK yang meliputi: bukti kepemilikan SDPK; foto unit; foto pelat nama unit yang memuat nomor seri; dan surat keterangan memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan kerja. Surat keterangan tersebut harus sesuai dengan ketentuan    peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Bukti kepemilikan SDPK yang diunggah berupa faktur penjualan, bukti pemilik kendaraan bermotor, akta jual beli, kuitansi pembelian, perjanjian sewa beli, surat hibah, atau bukti kepemilikan sah lainnya yang diterbitkan oleh lembaga resmi yang ditunjuk oleh Pemerintah. Sedangkan bukti kepemilikan SDPK untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan pada jalan umum berupa bukti pemilik kendaraan bermotor.

Selanjutnya: Bagaimana kerahasiaan data?

Jamin kerahasiaan data

Alat berat jenis excavator merupakan mesin andalan di sektor konstruksi. Foto dalam dalam gambar ini menampilkan CASE Excavator model 210D. Brand CASE di Indonesia diageni oleh PT ALtrak 1978. (Foto: CASE)

Yolanda memastikan semua dokumen pendukung pencatatan SDPK yang diunggah dijaga kerahasiaanya dan tidak akan dipublikasikan oleh Tim Pengelola Pencatatan. Pemeriksaan kelengkapan semua data, informasi serta dokumen dilakukan melalui sistem. Kalau semua data dan informasi yang diperlukan belum lengkap, maka permohonan pencatatan tidak dapat dilanjutkan. Tim Pengelola Pencatatan akan melakukan pemeriksaan keabsahan data dan informasi, serta unggahan dokumen.

Jika terdapat data, informasi atau dokumen yang tidak sah, tim akan mengirimkan notifikasi melalui alamat surat elektronik kepada pemilik SDPK untuk meminta klarifikasi dan/atau perbaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari  kerja  setelah memperoleh notifikasi. Kalau pemilik SDPK belum juga melakukan klarifikasi dan/atau perbaikan data dan informai dalam jangka waktu  yang sudah ditetapkan, permohonan pencatatan SDPK akan ditolak.

Kalau berdasarkan hasil pemeriksaan keabsahan dinyatakan sah, Tim Pengelola Pencatatan memberikan rekomendasi  penetapan Nomor dan Tanda Pencatatan SDPK kepada pimpinan unit  kerja  yang  membidangi pembinaan material dan SDPK konstruksi. Yang menetapkan Nomor dan Tanda Pencatatan SDPK adalah pimpinan unit kerja yang membidangi pembinaan SDPK konstruksi (Pasal 19).

Nomor Pencatatan SDPK berupa kombinasi atas 16 huruf dan angka yang terdiri atas: kodifikasi SDPK dan nomor urut pencatatan. Kodifikasi  SDPK berupa tiga huruf  yang ditempatkan pada bagian awal Nomor Pencatatan SDPK. Nomor urut berupa 13 angka yang terdiri atas tahun pembelian, angka pengenal pemilik SDPK, tahun penetapan pencatatan SDPK, dan angka pengenal SDPK berdasarkan frekuensi perubahan data, informasi, dan dokumen pencatatan, dan urutan dalam pencatatan SDPK untuk jenis unit yang sama dalam satu tahun pencatatan.

Nomor dan Tanda Pencatatan SDPK merupakan hasil Pencatatan SDPK yang telah memenuhi pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan data, informasi dan dokumen yang digunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasi SDPK. Tanda Pencatatan SDPK berbentuk kode respon cepat (QR Code) yang dicetak secara mandiri oleh Pemilik SDPK dalam bentuk stiker dan direkatkan pada posisi yang aman, terlindungi, dan mudah dipindai pada unit SDPK yang bersangkutan.

Data dan informasi pencatatan SDPK yang telah ditetapkan dan diterbitkan Nomor dan Tanda Pencatatan dipublikasikan melalui dasbor pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi. Semua data dan informasi pencatatan SDPK disimpan  dan diarsipkan pada pangkalan data sistem informasi peralatan konstruksi.

Pencatatan SDPK dapat diubah berdasarkan permohonan dari pemilik SDPK kepada pimpinan unit kerja yang membidangi pembinaan peralatan konstruksi melalui sistem informasi terkait peralatan konstruksi. Penghapusan pencatatan SDPK juga dapat dilakukan jika terdapat data dan informasi yang tidak benar; masa berlaku dokumen sudah melampaui batas waktunya; dan permohonan dari pemilik SDPK kepada pimpinan unit kerja yang membidangi peralatan konstruksi melalui sistem informasi terkait peralatan konstruksi. Ditegaskan juga bahwa SDPK yang telah dihapus dapat dicatatkan kembali sesuai dengan tata cara pencatatan SDPK.

Yolanda menegaskan bahwa Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2021 mengamanatkan pencatatan semua peralatan dan material yang akan digunakan pada proyek-proyek konstruksi supaya dapat memastikan bahwa semua peralatan dan material yang digunakan benar-benar masih cukup ketersediaan dan kapasitasnya, serta mutunya bagus. Regulasi ini memang tidak mewajibkan para pemilik alat untuk meregistrasi unit-unit yang mereka miliki. Tetapi para pemilik alat patut mempertimbangkan sinyalemen Pemerintah yang sudah disampaikan Nicodemus Daud bahwa hanya alat-alat yang sudah tercatat dalam aplikasi SIMPK yang diperbolehkan ikut dalam lelang-lelang konstruksi di lingkungan Kementerian PUPR pada masa mendatang. Kalau Kementerian PUPR bisa tegas dan konsisten dengan rencana itu, para pemilik alat konstruksi mungkin dapat menangkap benefit registrasi itu sehingga mereka terpacu untuk memanfaatkan platform yang ditawarkan itu.

Related posts