Larangan sementara ekspor batubara yang dikeluarkan pemerintah pada awal Januari 2022 mendapat respon yang bervariasi dari para emiten di bursa.
Pemerintah akhirnya mencabut kebijakan larangan sementara ekspor batubara pada Senin (10/1/2022). Keputusan itu tentu saja melegakan karena perusahaan-perusahan tambang batubara dapat kembali melanjutkan kegiatan ekspor emas hitam tersebut. Kebijakan yang mengejutkan itu terpaksa diambil pemerintah karena pasokan batubara untuk mesin-mesin pembangkit yang mensuplai listrik ke PLN berkurang. Terdapat sekitar 20 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang akan mati jika larangan ekspor tidak dilakukan.
Saat kebijakan itu diumumkan, para pelaku industri tambang batubara tidak hanya terkejut, tetapi langsung melakukan protes, seperti yang dilakukan oleh APBI (Asosiasi Pertambangann Batubara Indonesia). Kebijakan itu dinilai sangat tergesa-gesa dan tanpa pembahasan dengan para pelaku industri batubara. Oleh sebab itu, APBI mendesak Menteri ESDM untuk mencabut surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM nomor B-1605/MB.05/DJB.B/2021 tertanggal 31 Desember 2021 perihal Pemenuhan Kebutuhan Batubara untuk Kelistrikan Umum.
Kebijakan tersebut juga memicu gejolak di lantai Bursa Efek Indonesia (BEI). Merespons larangan ekspor batubara tersebut, otoritas bursa mengirimkan surat elektronik kepada semua emiten pertambangan dan energi untuk menanyakan kelangsungan usaha mereka selama pemberlakuan larangan ekspor selama sebulan, 1-31 Januari 2022.
Sejumlah emiten memberikan jawaban dan penjelasan beragam ke Bursa. Manajemen PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR), misalnya, melalui Heri Gunawan selaku Sekretaris Perusahaan ADMR, bercerita tentang tiga surat yang diterima oleh anak-anak perusahaan ADMR. Surat pertama berasal dari Kementerian ESDM Dirjen Mineral dan Batubara dengan nomor: B-1605/MB.05/DJB.B/2021 tertanggal 31 Desember 2021 perihal “Pemenuhan Kebutuhan Batubara untuk Kelistrikan Umum”. Surat kedua juga dikirim oleh Kementerian ESDM Dirjen Mineral dan Batubara dengan nomor: B1611/MB.05/DJB.B/2021 tertanggal 31 Desember 2021 perihal “Pelarangan Penjualan Batubara ke Luar Negeri”.
Sedangkan surat ketiga berasal dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut nomor: UM.006/26/1/DA-2021 tertanggal 31 Desember 2021 perihal “Pelarangan Sementara Ekspor Batubara” (ketiga surat tersebut secara bersama-sama disebut “Surat Larangan Ekspor Batubara”).
Menanggapi “Surat Larangan Ekspor Batubara” tersebut, Heri mengemukakan, sampai dengan saat ini tidak ada dampak material pada kegiatan operasional ADMR dan/atau entitas anak ADMR. Juga tidak ada dampak material pada kinerja keuangan ADMR dan/atau entitas anak ADMR. “Dengan saldo kas yang ada saat ini, likuiditas ADMR dan/atau entitas anak ADMR tidak terganggu dan tetap mampu untuk melaksanakan kewajiban keuangannya,” ungkapnya.
Dari sisi hukum, menurut Heri, sampai dengan saat ini tidak ada perkara hukum yang dihadapi oleh ADMR dan/atau entitas anak ADMR terkait larangan ekspor batubara. “Hingga kini tidak ada dampak material pada kelangsungan usaha ADMR dan/atau entitas anak ADMR,” kata Heri.
Terkait dengan potensi wanprestasi atas kontrak dengan para pelanggan, pemasok, dan/atau pihak terkait lainnya sebagai dampak dari larangan ekspor batubara, Heri menjelaskan, sampai dengan saat ini tidak ada potensi wanprestasi atas kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/atau pihak terkait lainnya sebagai dampak dari larangan ekspor batubara tersebut.
Adapun entitas anak ADMR, yaitu PT Maruwai Coal (MC) telah melakukan upaya mitigasi atas potensi wanprestasi dengan melakukan komunikasi secara intens dengan pembeli, termasuk mengkaji kemungkinan penjadwalan ulang pengiriman batubara.
Menurut Heri, langkah atau strategi yang akan dilakukan oleh AMDR dan/atau entitas anak ADMR sebagai tindak lanjut atas larangan ekspor batubara tersebut adalah mengirimkan surat kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada tanggal 03 Januari 2022. MC menyampaikan permohonan agar Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dapat memberikan izin ekspor kepada MC dengan pertimbangan bahwa jenis batubara yang diproduksi oleh MC adalah jenis batubara metalurgi (yang digunakan sebagai bahan baku industri baja), berbeda dengan batubara termal yang dibutuhkan untuk penyediaan atau pembangkitan tenaga listrik.
Di tengah tekanan pelarangan ekspor batubara, harga saham ADMR di BEI justru melambung sebesar 181,48 persen, dari Rp135 pada tanggal 03 Januari 2022 menjadi Rp380 per saham pada 07 Januari 2022.
Mahardika Putranto, Sekretaris Perusahaan PT Adaro Energy Tbk (ADRO) mengemukakan, anak-anak perusahaan ADRO, yaitu PT Adaro Indonesia, Balangan Coal Companies (PT Semesta Centramas, PT Laskar Semesta Alam, dan PT Paramitha Cipta Sarana), PT Mustika Indah Permai, serta PT Maruwai Coal, sebagai pemegang izin yang terdampak atas diterbitkannya surat-surat tersebut, sedang mempersiapkan langkah-langkah yang dianggap perlu dalam menyikapi situasi ini baik terhadap kebijakan Pemerintah dimaksud maupun terhadap perikatan yang ada dengan pihak-pihak terkait lainnya.
Apalagi, menurut Mahardika, anak-anak perusahaan ADRO telah memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pengutamaan kebutuhan dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
“ADRO dan anak-anak perusahaan sampai dengan saat ini masih terus memonitor dampak yang timbul maupun yang telah timbul dari adanya larangan dan kewajiban dari surat-surat tersebut di atas,” ungkap Mahardika.
Mayoritas pendapatan ADRO berasal dari ekspor. Kontribusinya mencapai 76% dari total pendapatan. Pada periode Januari-September 2021, pendapatan ADRO dari ekspor mencapai US$ 1,96 miliar. Negeri China menjadi kontributor pendapatan dari ekspor terbesar yang mencapai US$ 607 juta. Jumlah ini setara dengan 28% dari total ekspor ADRO.
Pelarangan ekspor komoditas batubara tersebut tidak membuat harga saham ADRO tertekan, setidaknya selama periode 03 Januari hingga 07 Januari 2022. Pada periode tersebut, harga saham ADRO di BEI naik sebesar 2,53 persen, dari Rp2.370 menjadi Rp2.430 per saham.
Dileep Srivastava, Sekretaris Perusahaan PT Bumi Resources Tbk (BUMI) memberikan penjelasan, larangan ekspor batubara yang ditetapkan oleh pemerintah melalui surat ESDM No. B-1605 memiliki potensi terjadinya kondisi keadaan kahar (force majeure). Namun, di setiap kontrak penjualan batubara entitas anak BUMI sudah memuat pengaturan mengenai kondisi kahar tersebut.
Menurut Dileep, larangan ekspor ini juga memiliki potensi demurrage dan penalti yang mungkin terjadi sebagai akibat tertahannya pengiriman batubara ke luar negeri.
BUMI dan anak perusahaan akan tetap mengikuti kebijakan pemerintah, meski BUMI dan entitas anak telah memenuhi kewajiban pasar domestik (Domestic Market Obligation/DMO), dengan mendahulukan kepentingan dalam negeri, termasuk PT Perusahaan Listrik Negara (Persero/PLN). “Kami berharap, agar pemerintah segera mencabut larangan ekspor terhadap perusahaan yang telah memenuhi DMO,” kata Dileep.
Meski pelarangan ekspor batubara berpotensi mendapatkan penalti, namun harga saham BUMI di BEI meningkat sebesar 3,03 persen menjadi Rp68 pada tanggal 07 Januari 2022, dari Rp66 per saham pada tanggal 03 Januari 2022.
