
Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar keempat dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Demokrasi yang semakin membaik di Indonesia membuat perbaikan ekonomi semakin membaik dan jumlah kelas menengah semakin bertambah. Banyak pemimpin lokal yang menumbuhkan harapan akan adanya perubahan positif di Indonesia. Mereka akan menjadi katalisator ekonomi Indonesia.
Dalam sambutan yang dibacakan oleh Direktorat Transportasi Kementerian/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Prihartono, pada acara Dialog Investasi Infrastruktur dan bedah buku “Megastruktur Indonesia: Program Masif Pembangunan Infrastruktur 2015-2019” di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) – Jakarta (3/9), Menteri PPN/Bappenas, Sofyan Djalil mengemukakan beberapa alas an untuk berinvestasi di Indonesia.
Pertama, perekonomian Indonesia saat ini sedang sehat. Dengan Produk Domestik Bruto (PDB) yang menembus angka US$ 26 Triliun pada 2014, Indonesia telah berubah menjadi negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Salah satu faktor yang memicu perekonomian Indonesia adalah pertumbuhan kelas menengah dan pertumbuhan ekonomi makro yang stabil.
Kedua, stabilitas politik. Ketika reformasi dimulai yang ditandai dengan tumbangnya Soeharto pada tahun 1998, banyak pengamat meramalkan bahwa Indonesia akan terpecah-pecah seperti Rusia. Akan terjadi ‘balkanisasi’ di Indonesia. Ramalan demikian tidak terjadi karena baik pemerintah maupun masyarakat sama-sama berkomitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Transisi politik di Indonesia berjalan damai. Demokrasi semakin bertumbuh dan bahkan menjadi contoh bagi dunia. Sejak tahun 2004 Indonesia sudah menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pemilu Kepala Daerah, secara langsung dan damai. Kondisi politik yang aman tentu sangat baik bagi iklim ekonomi dan bisnis.
Ketiga, iklim investasi. Peraturan penanaman modal di Indonesia sudah direvisi. Tidak ada lagi batasan 30 tahun untuk izin penanaman modal asing, juga tidak berlaku lagi UU No 1 tahun 1967 tentang divestasi. Peraturan yang baru tidak melarang perubahan modal. Sejak tahun 2004, semua penduduk Indonesia yang ingin mendirikan usaha akan mendapat pelayanan lebih mudah dan cepat. Target untuk meningkatkan kemudahan penyelenggaraan bisnis itu dilakukan mulai dari ketika memulai usaha, saat pemasangan jaringan listrik, pengurusan izin konstruksi, hingga pengajuan kredit.
Keempat, pelayanan terpadu satu pintu. Rata-rata pemerintah daerah sudah mendorong pelayanan terpadu satu pintu. Presiden Joko Widodo adalah contoh konkret keberhasilan kebijakan satu pintu. Ketika menjadi Wali Kota Solo, Jokowi berhasil menyulap kota Solo (Surakarta) menjadi daerah yang bergeliat dan tumbuh.
Kelima, Indonesia kaya akan sumber daya alam. Indonesia merupakan negara kaya sumber daya alam, entah laut maupun darat. Bahkan dari prospek mineral, Indonesia lebih menarik dibandingkan negara lain seperti Afrika Selatan, Australia, dan Kanada. Sumber daya alam merupkan peluang berinvestasi lebih intensif. Pengembangan SDA di Indonesia masih jauh dari harapan.
Keenam, pasar domestik sangat menarik. Lebih dari 53 persen penduduk Indonesia tinggal di daerah perkotaan dan telah mengadopsi gaya hidup modern. Kelas ekonomi menengah yang terus berkembang terus mendukung PDB. Lihat saja misalnya pada 2010, sekitar 56,7 persen nilai PDB bersumber dari konsumsi pribadi. Pada 2010, 56,6 persen dari jumlah populasi berasal dari kelas menengah yang tumbuh dari angka 37,7 persen pada 2003.



















