APBI memprotes kebijakan larangan ekspor batubara yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM jelang akhir tahun 2021. Langkah itu dinilai terlalu tergesa-gesa dan tanpa pembahasan dengan para pelaku industri batubara. Oleh sebab itu, APBI mendesak Menteri ESDM untuk mencabut surat tersebut.
“Terkait dengan kebijakan yang diambil secara tergesa-gesa dan tanpa dibahas dengan para pelaku usaha, kami menyatakan keberatan dan meminta kepada Menteri ESDM untuk segera mencabut surat tersebut,” kata Ketua Umum APBI-ICMA, Pandu Sjahrir, dilansir dari keterangan tertulis yang diterima majalah Equipment Indonesia pada Sabtu (1/1/2022). APBI sudah mengirim surat keberataan resmi kepada Menteri ESDM per tanggal 1 Januari 2022 yang ditembuskan kepada beberapa Menteri terkait.
Sebagaimana diketahui, memasuki tahun baru 2022, para pelaku usaha pengekspor batubara dikejutkan dengan adanya kebijakan larangan ekspor batubara berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor B1605/MB.05/DJB.B/2021 tertanggal 31 Desember 2021 perihal Pemenuhan Kebutuhan Batubara untuk Kelistrikan Umum.
Inti dari surat itu adalah Pemerintah mengambil kebijakan melarang penjualan batubara ke luar negeri sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2022 secara umum dan menyeluruh yang diakibatkan karena adanya laporan dari PLN perihal kondisi persediaan batubara di PLTU grup PLN yang sangat rendah berdasarkan surat dari PLN tertanggal 31 Desember 2021.
Menurut APBI, sebagai mitra Pemerintah, pihaknya senantiasa mendukung kebijakan dan peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah. Tetapi APBI berharap agar dapat dilibatkan atau paling tidak diminta klarifikasi jika terdapat keluhan yang dialami oleh pihak pengguna batubara domestik, termasuk PLN.
APBI juga berharap agar pemerintah fokus pada upaya mencari solusi-solusi permanen penyelesaian permasalahan struktural pasokan batubara domestik. Asosiasi ini mengaku sudah beberapa kali menyampaikan secara resmi usulan baik untuk jangka pendek, jangka menengah hingga jangka panjang.
Adapun beberapa rekomendasi APBI sebagai berikut:
- Rekomendasi prioritas untuk jangka pendek:
- Perlu diambil tindakan tegas kepada para pemasok yang wanprestasi, termasuk kepada anak-anak perusahaannya;
- Perlu mekanisme pemantauan (monitoring) pemenuhan DMO secara berkala (setiap triwulan);
- Besaran persentase DMO perlu disesuaikan dengan kebutuhan domestik yang riil/akurat;
- DMO untuk perusahaan yang melebihi kewajibannya dapat dimanfaatkan oleh perusahaan yang masih kurang belum memenuhi kewajibannya (secara cluster/group) tanpa ada biaya transfer;
- Harga jual batubara sebaiknya mengikuti harga pasar untuk menghindari disparitas.
- Rekomendasi bagi pihak PLN:
- PLN perlu lebih fleksibel untuk mengambil batubara di luar kualitas yang dibutuhkan (off-spec) saat ini, dengan cara blending atau co-firing. PLN perlu segera merealisasikan fasilitas blending;
- Perhitungan kebutuhan batubara dibuat secara akurat, tepat dengan memperhatikan safety stock, memenuhi komitmen seperti yang tertuang dalam kontrak (volume dan tata waktu pengiriman);
- Rekomendasi kebijakan untuk jangka menengah;
- Dalam hal terjadi kelangkaan pasokan, pihak PLN dapat mengambil batubara dari bagian pemerintah dalam bentuk “in-kind”
APBI berharap Pemerintah, cq Kementerian ESDM, dapat segera menyelesaikan permasalahan ini demi pertumbuhan industri batubara nasional sebagai salah satu sumber devisa andalan Indonesia.
