Dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 tak hanya menimbulkan guncangan (shock) di sisi supply (produksi), tetapi juga di sisi demand (permintaan). Kondisi ini terjadi di hampir semua sektor, tak terkecuali industri alat berat.
Gambaran lesunya permintaan atau kebutuhan alat berat saat masa pandemi Covid-19 ini tergambar jelas dari apa yang dialami oleh PT Indonesia Pondasi Raya Tbk atau Indopora. “Pada saat ini volume pekerjaan yang kami dapatkan itu hanya 30% dari kapasitas produksi kami. Alat-alat kami saat ini banyak yang tidak bekerja. Jadi, yang menganggur itu sekitar 70%. Kami sangat kesulitan memang dalam menghadapi pandemi ini,” ungkap Wahjudi Tjondro Widjaja, direksi Indopora dalam diskusi virtual “Industri Alat Konstruksi di Masa New Normal: Makin Cerah atau Justru Makin Suram” yang diselenggarakan majalah Equipment Indonesia, Rabu (1/7).
Meski pandemi Covid-19 baru menerjang Indonesia sejak awal Maret lalu, tetapi kinerja keuangan Indopora pada kuartal pertama langsung turun sebesar 18,34% year on year, dari Rp251,35 miliar pada kuartal pertama 2019 menjadi Rp205,25 miliar pada kuartal pertama 2020 ini.
Pendapatan dari jasa konstruksi pondasi yang merupakan penyumbang terbesar pendapatan Indopora (73,69%), turun sebesar 18,98% year on year menjadi Rp151,25 miliar pada kuartal pertama 2020 ini, dari sebelum pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp179,95 miliar.
Diperkirakan kinerja bisnis hampir semua perusahaan akan mengalami kontraksi yang mendalam pada kuartal kedua (April-Juni) yang merupakan periode di mana ekonomi banyak negara termasuk Indonesia mengalami shutdown.
Apa yang dialami oleh kontraktor jasa konstruksi juga dialami oleh para pemilik alat. Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha dan Pemilik Alat Konstruksi Indonesia (APPAKSI) merasakan dapak dari pandemi Covid-19 ini pada industri alat berat. “Jelas kami sangat terpukul,” ujar Eka Kesia, dewan pembina APPAKSI pada kesempatan diskusi yang sama.
Ketua Perhimpunan Agen Tunggal Alat Berat Indonesia (PAABI) Adrianus Hadiwinata menggambarkan dampak pandemi Covid-19 pada sektor industri sebagai ‘perfect stormy’. “Tidak ada satu pun area yang tidak terkena dampaknya,” ujar Adrianus.
Adrianus mengatakan secara makro, pandemi telah menimbulkan perlambatan ekonomi yang sangat signifikan karena ada protokol-protokol kesehatan yang harus diiikuti dan juga perlambatan aktivitas yang mengikutinya. Pada kuartal pertama 2020 ini, PDB Indonesia hanya tumbuh 2,97% dan pada kuartal kedua 2020 diperkirakan akan tumbuh negatif.
“Kita berharap tentunya usaha pemerintah dan kita semua bisa membangkitkan ekonomi di kuartal ketiga dan keempat sehingga di akhir 2020 menjadi sedikit positif di sekitar 1%,” ujar Adrianus.
Untuk industri alat berat sendiri, Adrianus mengatakan, Covid-19 menyebabkan penjualan alat turun sehingga menimbulkan kerugian operasional dan tersendatnya arus kas perusahaan. “Kalau kita bicara angka, survei sederhana yang kami lakukan terhadap anggota PAABI, penjualan alat berat di tahun ini, mungkin turun berkisar antara ada yang bicara 20-25% sampai bahkan 80%,” ujarnya.
Menghadapi kondisi pandemi ini, Adrianus mengatakan, selain PAABI telah menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penuluaran penyakit, juga secara operasional perusahaan melakuan efisiensi.
“Karena menggenjot revenue bisa dibilang mustahil, untuk mempertahankan perusahaan, mayoritas dari anggota kami sudah melakukan efisiensi-efisiensi,” ungkap Adrianus.
Selain efisiensi, optimalisasi bisnis suku cadang dan jasa pemeliharaan juga dilakukan saat penjualan unit sedang lesu. “Karena walaupun [unit] itu tidak digunakan ada hal-hal yang tetap harus dilakukan untuk menjaga kondisi alat tersebut. Kalau tidak, pada saat dibutuhkan, biayanya akan lebih besar,” ujar Adrianus.
Sisi positif dari pademi ini adalah perusahaan-perusahaan alat berat mulai mengadopsi teknologi-teknologi mutakhir dalam membantu proses bisnisnya. Hal yang memang sebelum pandemi ini sebenarnya sudah mulai dilakukan, tetapi pandemi telah mempercepat proses adopsi itu. “Kita sudah melihat bahwa keadaan New Normal ini memaksa kita untuk mempercepat digitalisasi,” ujar Eka Kesia.
Adrianus mengatakan adopsi teknologi ini sudah dilakukan sejumlah anggota PAABI. “Saya melihat anggota-anggota kami sudah mengakselerasi adopsi teknologi apakah itu untuk komunikasi dan juga sampai ke pelayanan pelanggan,” ujar Adrianus.
Salah satu dealer alat berat yang merilis aplikasi digital untuk pelanggan adalah PT Trakindo Utama (Trakindo) yang meluncurkan Trakindo Customer App (TCA) pada akhir Juni lalu. Aplikasi ini menjadi jawaban Trakindo untuk beradaptasi dengan kondisi New Normal di tengah pandemi Covid-19.
Wahjudi Tjondro Widjaja mengatakan dalam kondisi saat ini, banyak proyek konstruksi sektor swasta yang ditunda atau bahakn dihentikan karena dianggap tak lagi visible. Seperti proyek pembangunan mal atau properti.
“Kita mengharapkan ada bantuan dari pemerintah untuk kontraktor dalam negeri seperti kami ini supaya bisa membantu dengan mengadakan proyek-proyek infrastruktur untuk memberikan tambahan pekerjaan untuk perusahaan seperti kami,” ujarnya.
Hal yang sama juga disampaikan PAABI. Adrianus Hadiwinata mengatakan sangat penting pemerintah melanjutkan program-program yang sudah dilakukan sekitar 6 tahun terakhir. “Program ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan industri dan tentunya pembangunan infrastruktur. Ini akan memastikan bahwa industri alat berat bukan hanya survive tetapi kita menjadi industri yang sustainable,” ujar Adrianus.
Nicodemus Daud, Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kementerian PUPR, mengatakan pandemi Covid-19 ini memang memaksa pemerintah merealokasi belanjanya. Anggaran Kementerian PUPR sendiri beberapa kali direvisi. Awalnya pagu dalam APBN 2020 sebesar Rp120,21 triliun. Kemudian, karena ada kebijakan realokasi dipangkas menjadi Rp95,68 triliun. Dan, kemudian dipangkas lagi sehingga menjadi Rp75,63 triliun.
“Memang betul bahwa pada saat terjadi Covid-19 itu membuat semua sektor riil terpuruk. Bahkan kami di Kementerian PUPR pun termasuk yang dipotongnya paling besar (anggarannya),” ujar Nicodemus.
Pemotongan anggaran ini otomatis berpengaruh kepada belanja modal dan pada gilirannya mempengaruhi kebutuhan alat berat konstruksi. Dengan anggaran Rp120,21 triliun, belanja modal yang dibutuhkan adalah 68% atau sebesar Rp82,75 triliun. Nicodemus mengatakan dari belanja modal sebesar Rp82,57 triliun itu kira-kira dibutuhkan 17.732 unit alat berat.
Dengan asumsi peningakan anggaran sebesar 3% per tahun, maka estimasi kebutuhan alat berat bila anggaran tahun ini tidak dipangkas adalah sebanyak 18.413 unit pada tahun 2021 dan sebanyak 18.965 unit pada tahun 2022. Kemudian, sebanyak 19.533 unit pada tahun 2023 dan 20.118 unit pada tahun 2024.
Akibat pandemi Covid-19 ini, Kementerian PUPR pun membuat skenario baru kebutuhan alat berat berdasarkan anggaran sebesar Rp75,63 triliun hasil revisi. Dari jumlah tersebut unit organisasi (unor) yang memiliki program pembangunan fisik infrastruktur adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan. Total anggaran keempat unor ini adalah Rp73,16 triliun. Dari angaran tersebut, belanja modal sebesar 68% atau sebesar Rp49,75 triliun.
Nicodemus mengatakan dengan anggaran baru ini, kebutuhan alat berat tahun 2020 ini sebanyak 10.660 unit. Dengan asumsi peningkatan anggaran menjadi 1,8% per tahun, kebutuhan alat pada tahun 2021 sebanyak 10.852 unit dan tahun 2022 sebanyak 11.047 unit. Kemudian tahun 2023 sebanyak 11.246 unit dan tahun 2024 sebanyak 11.448 unit.
Meski kebutuhan alat berat berkurang drastis karena panyesuian anggaran ini, Nicodemus mengajak para pelaku bisnis alat berat untuk tetap optimis. Sebab, setelah pandemi ini pemerintah dipastikan terus membangun infrastruktur sesuai komitmen Presiden Joko Widodo. “Karena kita tahu bahwa sebelum pandemi ini terjadi Pak Presiden tetap mengatakan bahwa infrastruktur tetap harus dikerjakan. Artinya sekarang, kita lagi bergerak,” ujar Nicodemus.
Peluang lainnya juga menurut Nicodemus adalah proyek pembangunan ibukota negara (IKN). Pemerintah sendiri menganggarkan dana sebesar Rp496 triliun hingga tahun 2024 untuk proyek IKN di Kalimantan Timur ini. Nicodemus mengungkapkan kebutuhan alat berat untuk pembangunan IKN saja, di luar proyek infrastruktur lainnya masih tinggi.
Tahun 2020 ini, kebutuhan dana untuk IKN sebesar Rp1,63 triliun dan belanja modal sebesar Rp1,1 triliun atau 68%. Kebutuhan alat beratnya sebanyak 238 unit. Kemudian tahun 2021, anggaran untuk IKN sebesar Rp93,92 triliun. Dengan asumsi belanja modal 68% atau Rp63,87 triliun, maka kebutuhan alat berat untuk IKN tahun 2021 sebanyak 13.685 unit.
Kebutuhan alat berat untuk IKN ini bakal terus meningkat hingga tahun 2024 seiring dengan kenaikan angarannya. Tahun 2022 alokasi anggaran untuk IKN sebesar Rp139,7 triliun dan belanja modalnya sebesar Rp95 triliun atau 68%, sehingga kebutuhan alat berat mencapai 20.356 unit.
Kemudian tahun 2023 dengan aggaran untuk IKN yang mencapai Rp178,4 triliun, dan belanja modal sebesar Rp121,32 triliun, kebutuhan alat berat pun meningkat menjadi 25.994 unit. Sedangkan pada tahun 2024 nanti anggarannya berkurang menjadi Rp52,32 triliun dan belanja modal sebesar Rp35,58 triliun, sehingga kebutuhan alat berat menciut menjadi 7.624 unit.
“Ini khusus di kawasan IKN saja di Kalimatan Timur, mulai dari kawasan inti pemerintahannya, kemudian kawasan pendukungnya,” ujar Nicodemus.
