Pemerintah menurunkan target pembangunan rumah dari yang semula ditargetkan sebanyak 2 juta rumah kemudian berubah menjadi 1 juta rumah. Alasan penurunan target adalah karena resources yang ada tidak cukup untuk membangun rumah sebanyak itu.
“Target kami semula memang 2 juta unit. Namun setelah kita exercise semua resources yang ada maka angka 1 juta adalah sangat dimungkinkan untuk direalisasikan. Tapi bagi Real -Estate Indonesia (REI) angka sejuta unit itu tergolong kecil,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat menghadiri Forum Diskusi Kompas dengan tema: Bersama Mewujudkan Program Sejuta Rumah, Kamis (17/9) di Jakarta.
Awalnya pemerintah menargetkan program 2 juta unit rumah untuk menuntaskan kekurangan sebanyak 13,5 juta unit rumah. Target demikian diprediksikan mampu mengatasi kekurangan rumah selama 5 tahun ke depan. Akan tetapi setelah dipertimbangkan, angka 1 juta unit rumah adalah angka yang dinilai realistis untuk dicapai.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, hingga bulan September 2015 ini, total pembangunan rumah untuk masyarakat sudah mencapai angka 493.552 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. “
Total pembangunan rumah untuk masyarakat berdasarkan data per 15 September 2015 ini sudah mencapai angka 493.552 unit rumah,” kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan kementerian PUPR Syarif Burhanuddin kepada sejumlah wartawan di Kantor kementerian PUPR, Jakarta belum lama ini.
Menurut keterangan Syarif, angka pembangunan rumah tersebut menunjukkan bahwa Kementerian PUPR sangat serius mendorong pembangunan 1 juta rumah untuk masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian PUPR akan terus menggenjot pembangunan sejuta rumah untuk masyarakat Indonesia. Itulah sebabnya, pihak Kementerian optimis bahwa hingga akhir tahun ini target pembangunan sejuta rumah sudah bisa terbangun lebih dari 50 persen.
“Kami optimis realisasi pembangunan sejuta rumah bisa lebih dari 50 persen, karena baik pemerintah dan pengembang maupun masyarakat masih terus melakukan pembangunan rumah. Apalagi kebutuhan rumah perumahan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk di Indonesia. Jadi program ini perlu didukung oleh semua pihak,” pinta Syarif.
Syarif kemudian menambahkan bahwa pada program sejuta rumah yang dicanangkan oleh Presiden bulan April lalu, target pembangunan rumah dibagi menjadi dua.
Pertama, pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 603.516 unit dan rumah untuk non MBR 396.484 unit rumah.
Berdasarkan data yang masuk ke Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan saat ini, kata Syarif, angka pembangunan rumah untuk MBR sudah mencapai 357.906 unit, dan rumah non MBR sebanyak135.646 unit rumah.
Lebih rinci Syarif menjelaskan, rumah untuk MBR itu berasal dari realisasi KPR yang menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 83.240 unit, proses pembangunan KPR 254.712 unit, rumah susun 11.152 unit, rumah tapak 6.240 unit dan pembangunan oleh Pemprov DKI Jakarta sebanyak 2.562 unit.
Kedua, untuk pembangunan rumah non MBR yakni 131.995 unit rumah komersial, dan sisanya 3.651 unit oleh masyarakat sendiri.
“Kenaikan angka pembangunan rumah dari bulan Agustus hingga September ini cukup signifikan yakni sekitar 20.000 unit rumah lebih. Semoga hingga akhir tahun target khusus untuk pembangunan rumah MBR bisa terealisasi seluruhnya,” harapnya.
Pada bulan Agustus tahun 2014 Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan mengklaim sedikitnya telah membangun sebanyak 472.495 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan non-MBR, dalam Program Sejuta Rumah. Kementerian PUPR menyatakan tetap optimis pembangunan Sejuta Rumah bisa tercapai sehingga dapat mengurangi backlog perumahan di Indonesia yang saat ini diperkirakan mencapai angka 13,5 juta unit lebih.
Menteri Basuki menilai, jika pasokan rumah saat ini sangat kurang, sementara permintaan naik terus. Kondisi seperti ini tidak menutup kemungkinan bisa menjadi celah-celah pemicu terjadinya krisis sosial, dikarenakan ketidakpuasan masyarakat khususnya dari kelas menengah dan MBR.
“Inilah mengapa Pemerintah meluncurkan program satu juta rumah. Intinya mengatasi backlog perumahan, disamping juga untuk memenuhi konsumen dari keluarga baru khususnya yang tergolong MBR,” jelas Basuki.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran melalui APBN Kementerian PUPR sebesar Rp. 8,1 Triliun untuk pembangunan 98.300 unit. Selain itu, untuk memfasilitasi MBR memiliki rumah yang dibangun oleh Pengembang (Perumnas, REI, APERSI, ASPERI, dan pengembang lainnya), Pemerintah juga telah menyediakan dana KPR-FLPP sebesar Rp 5,1 Triliun. Untuk menutupi kekurangan dana FLPP tahun ini, Pemerintah juga akan menyediakan KPR Selisih Angsuran (Subsidi Selisih Bunga) dan Bantuan Uang Muka (BUM) untluk membantu PNS, BAPERTARUM-PNS.
“Catatan kami sudah realisasi 357.906 unit (MBR). Sebanyak 254.000 unit diantaranya masih dalam proses pembangunan dari total sebanyak 603.516 atau 59,30%. Sedangkan untuk rumah Non-MBR sudah terbangun sebanyak 135.646 unit dari total target sebanyak 396.484 atau 34,21%,” jelas Basuki.
