34 C
Jakarta
Okt 23, 2020.
Business Top News

Perlukah Industri Alat Berat Nasional Diproteksi?

Hydraulic excavator CASE yang diageni oleh PT Altrak 1978 (Foto: CASE)

Industri alat berat Indonesia tidak asing lagi dengan yang namanya krisis ekonomi. Dalam dua dekade terakhir, sedikitnya ada tiga gejolak ekonomi yang membuat industri yang padat modal ini kelimpungan. Pada saat krisis moneter (krismon) 1998, yang dipicu oleh gejolak nilai tukar mata uang Rupiah terhadap USD yang kemudian berubah menjadi krisis ekonomi, banyak pemain alat berat terpaksa gulung tikar. Beberapa dari mereka mengubah  komposisi kepemilikannya agar tetap eksis di pasar Indonesia.

Selang 10 tahun setelah itu (2008), gejolak ekonomi kembali terjadi karena efek dari krisis ekonomi global yang bermula dari kebangkrutan beberapa lembaga pemberi pinjaman seperti  Lehman Brothers di Amerika Serikat, yang memberikan dana kepada para peminjam yang sebenarnya tidak mampu membayar. Dalam tempo singkat krisis itu menjalar ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Namun, kedua badai ekonomi itu sudah menjadi sejarah masa lalu, yang menjadi pelajaran berharga bagi kondisi masa kini.

Memasuki tahun 2020, dunia digentarkan oleh wabah penyakit mematikan, Covid-19, yang menjalar liar ke berbagai penjuru dunia dengan gejala-gejala yang tidak kasat mata. Celakanya, hingga kini para ahli belum temukan vaksin untuk menangkis virus yang mematikan ini. Serangan Covid-19 memaksa warga dunia mengurung diri di dalam rumah selama berbulan-bulan, menjaga jarak fisik (social distancing) dan masih banyak lagi “tabu” sosial lainnya. Kondisi tersebut membuat kegiatan ekonomi berhenti, termasuk pengerjaan berbagai proyek yang mengandalkan aplikasi peralatan berat.

Meski sejak awal Juni 2020 Pemerintah Indonesia sudah melonggarkan aturan-aturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dengan memberikan kesempatan pada sejumlah besar industri untuk kembali beraktivitas dengan protokol kesehatan yang ketat, namun kondisi perekonomian Indonesia belum menunjukkan perubahan signifikan. Pasar alat berat/konstruksi, misalnya belum juga menunjukkan peningkatan.

Ketua Hinabi, Jamaluddin, mengakui krisis ekonomi global 2020 yang dimantik oleh pandemi Covid-19 ini memiliki magnitude yang lebih luar biasa dibandingkan krisis 1998 dan 2008. “Kami cukup waspada,” ujarnya saat menjadi pembicara dalam acara Zoom Webinar Equipment Indonesia, Rabu (1/7/2020).

Sebelum wabah Covid-19 merebak, Hinabi sudah memproyeksikan kebutuhan alat berat pada tahun 2020 akan turun. Namun, menurut Jamaluddin, pandemi ini membuat kondisinya makin suram. Produksi alat berat di Indonesia pada 2019 hanya 6.060 unit, turun 24% dari 7.981 unit pada 2018. Proyeksi awal Hinabi untuk produksi alat berat tahun 2020 ini turun sekitar 7%. Namun, setelah muncul Covid-19, diprediksikan penurunannya mencapai 52%, masing-masing 45% dampak Covid-19 dan 7% proyeksi di rencana awal.

Penurunan produksi alat berat oleh industri dalam negeri merupakan dampak ikutan dari penghentian sejumlah besar proyek pembangunan infrastruktur dan gejolak harga komoditas tambang, khususnya batu bara. Dalam kondisi saat ini, banyak proyek konstruksi sektor swasta yang ditunda atau bahkan dihentikan sama sekali karena dianggap tak lagi visible. Seperti proyek pembangunan mal atau properti.

Sebetulnya kondisi krisis seperti saat ini menawarkan peluang bagus bagi bisnis rental. Kebutuhan peralatan dari kontraktor-kontraktor yang masih punya pekerjaan tetapi tidak mampu investasi alat sendiri dapat disuplai oleh jasa rental. Namun, pebisnis rental nasional harus bertarung dengan perusahaan-perusahaan rental asing.

Eka Kesia, dewan pembina Asosiasi Pengusaha dan Pemilik Alat Berat dan Konstruksi Indonesia (APPAKSI) mengakui saat ini banyak perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang menjalankan bisnis peyewaan alat berat di Indonesia. Padahal, harusnya, perusahaan asing tidak bisa menyewakan alat berat di sini.

Mantan Ketua APPAKSI, Syahrial Ong, yang kini aktif di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, menyarankan lembaga-lembaga asosiasi-asosiasi terkait seperti Hinabi, APPAKSI, PAABI Hinabi dan PAABI beserta Kementerian Perindustrian dan BKPM harus duduk bersama dengan Kementerian PUPR untuk mengatur ekosistem industri alat berat secara keseluruhan.

Selama ini APPAKSI mengalami kesulitan karena ekosistem industri alat berat tidak diatur secara keseluruhan  oleh pemerintah. Akibatnya, yang dihadapi oleh APPAKSI di lapangan adalah tidak hanya adanya perusahaan PMA di bisnis penyewaan alat berat, tetapi proyek-proyek yang melibatkan kontraktor-kontraktor asing justru membawa alat sendiri dari luar. Kalau makin banyak alat asing yang masuk, apalagi kalau proyek-proyek besar dikuasai kontraktor-kontraktor luar, maka pemain-pemain lokal akan menjadi penonton atau pemain yang kurang diperhitungkan. Di sinilah pentingnya industri alat berat nasional dilindungi. EI

731 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Related posts