27 C
Jakarta
21 Sep, 2021.

TKDN Industri Alat Berat: Realistis atau Sekedar Wacana?

Proses fabrikasi dump truck tambang Komatsu pada fasilitas Komatsu Indonesia di Jakarta. (Foto: EI)

Tekad pemerintah untuk memprioritas alat-alat berat buatan industri dalam negeri pada proyek-proyek pemerintah dan BUMN harus disertai pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Tanpa itu, kebijakan itu akan menjadi wacana semata.
Jelang akhir tahun 2020, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengeluarkan pernyataan yang melegakan bagi industri alat berat Indonesia. Ia menegaskan tidak akan mengimpor alat-alat berat untuk seluruh kegiatan proyek konstruksi di bawah kementeriannya pada tahun 2021. Pernyataan itu seperti hendak menjawab kegelisahan Himpunan Industri Alat Berat Indonesia (Hinabi). Selama ini mereka resah karena mesin-mesin yang mereka produksi tidak berdaya menghadapi keperkasaan mesin-mesin impor. Hinabi merupakan asosiasi yang mewadahi produsen-produsen alat berat di Indonesia.

Pemerintah bukannya tidak paham dengan persoalan yang mendera Hinabi selama ini. Pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengatasi peroalan itu. Kementerian Perindustrian, misalnya, terus mendorong peningkatan TKDN dalam pengadaan barang dan jasa di industri alat berat. Upaya itu dimaksudkan untuk memberdayakan industri alat berat domestik supaya lebih mandiri, berdaya saing serta mengurangi ketergantungan pada produk-produk impor. Hal ini sejalan dengan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas industri-industri nasional.

Sebagai contoh, jelang akhir tahun lalu, Kemenperin menargetkan nilai TKDN rata-rata mencapai 43,3% pada tahun 2020 dan naik menjadi 50% pada tahun 2024. Hal tersebut tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Untuk mengoptimalkan pencapaian nilai TKDN itu, dikutip dari keterangan tertulis Kemenperin (20/11/2020), produk-produk yang telah mendapat standar TKDN menjadi prioritas belanja barang dan jasa pemerintah. Artinya, apabila barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan sudah memenuhi standar TKDN, maka produk-produk impor yang sejenis tidak perlu masuk e-catalog, dan instansi-instansi pemerintah bisa memanfaatkan barang-barang di e-catalog dengan bobot TKDN yang sudah sesuai standar.

Sejalan dengan ketentuan Kemenperin itu, Kementerian PUPR sudah menegaskan akan memprioritaskan penggunaan produk-produk alat berat nasional untuk pengerjaan berbagai proyek dengan syarat TKDN di atas 40 persen. Semua perusahaan alat berat dalam negeri yang sudah memenuhi kriteria TKDN di atas 40 persen otomatis masuk dalam e-catalog pemerintah. Jadi, dalam sistem pengadaannya, semua produk alat berat yang sudah diproduksi di dalam negeri dengan kriteria kandungan TKDN di atas 40% dimasukkan di dalam e-catalog. Pemerintah melalui Kementrian PUPR maupun Pemda-Pemda di seluruh Indonesia tinggal mengambil dari e-catalog itu.  

Dasar hukum TKDN

Proses fabrikasi dump truck tambang Komatsu pada fasilitas Komatsu Indonesia di Jakarta. (Foto: EI)

Tekad Kementerian PUPR itu memiliki dasar hukum di dalam UU No. 2/2017 tentang Jasa Konstruksi dan PP Pelaksana No. 22/2020 yang mengamanatkan penggunaan produk-produk dalam negeri. Ir. Nicodemus Daud M.Si, Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR dalam webinar tentang “Outlook Industri Alat Berat Indonesia 2021” yang diselenggarakan oleh Equipment Indonesia beberapa waktu lalu mengatakan bahwa kegiatan usaha Jasa Konstruksi didukung dengan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi dengan mengutamakan sumber daya konstruksi yang berasal dari produksi dalam negeri.

Ia memaparkan, berdasarkan UU tersebut, Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas meningkatnya kualitas penggunaan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri (Pasal 4 ayat 1); kegiatan usaha Jasa Konstruksi didukung dengan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi (Pasal 17 ayat 1); dan sumber daya konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

Selanjutnya pada Pasal 25 (2) disebutkan bahwa sumber daya konstruksi mengutamakan produk-produk lokal, unggulan dan ramah lingkungan yang terdiri atas sumber daya material, sumber daya peralatan, sumber daya teknologi, dan sumber daya manusia. Ditegaskan lagi pada pasal 26 (1) bahwa sumber daya material dan peralatan konstruksi sebagaimana dimaksud pasal 25 (ayat) harus menggunakan material dan peralatan yang telah lulus uji dari lembaga yang berwenang sesuai dengan standar, dan mengoptimalkan penggunaan material dan peralatan dalam negeri.

Selanjutnya, dalam PP No.29/2018 tentang Pemberdayaan Industri ditegaskan tentang kewajiban penggunaan produk dalam negeri untuk belanja negara dan daerah. Juga diatur mengenai Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) serta pengaturan sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan capaian TKDN.

Untuk mengelaborasi hal tersebut, Permen PUPR No. 7 /2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia menyatakan prioritas penggunaan produk-produk dalam negeri; mencantumkan daftar barang-barang impor dan spesifikasi-spesifikasi teknisnya; serta mencantumkan form rekap TKDN jika menginginkan preferensi harga.

Beberapa isu strategis

Proses fabrikasi dump truck tambang Komatsu pada fasilitas Komatsu Indonesia di Jakarta. (Foto: EI)

Nicodemus menyebutkan beberapa isu strategis penerapan TKDN Bidang PUPR. Ia mengakui belum optimalnya kebijakan dan pengaturan pelaksanaan TKDN pada pekerjaan bidang PUPR. Juga masih sedikit material dan peralatan konstruksi yang bersertifikat TKDN. Persoalan lain adalah pelaksanaan jasa verifikasi TKDN yang berimplikasi pada biaya tambahan pada proyek, serta minimnya pengawasan terhadap komitmen TKDN yang disampaikan oleh para penyedia jasa pada saat tender, dan belum adanya database capaian TKDN proyek-proyek PUPR.

Untuk menjamin kelancaran penerapan TKDN demi keberhasilan proyek-proyek di lingkungan Kementerian PUPR, lanjut Nicodemus, dibutuhkan beberapa kondisi ideal. Misalnya, tersedianya pengaturan dan kebijakan TKDN bidang PUPR yang mencukupi, meningkatnya jumlah material dan peralatan konstruksi yang bersertifikat TKDN, dan pengadaan barang dan jasa yang harus mempersyaratkan nilai TKDN sesuai peraturan yang berlaku agar penerapan preferensi harga dapat dioptimalkan. Selain itu, tersedianya fasilitasi sertifikasi TKDN barang dan jasa sektor konstruksi. Yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan sistem pengawasan dan pemantauan dengan mengunakan KPI dan penerapan punishment jika tidak sesuai dengan komitmen sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kalau dirunut kembali ke belakang, dorongan untuk mengutamakan penggunaan produk-produk buatan dalam negeri bukan hal baru. Regulasi tentang TKDN sudah ada sejak tahun 2011 dengan keluarnya Peraturan Menteri Perindustrian No.16/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri.

Kemudian pemerintah, demi mendorong terserapnya produk-produk lokal, mengeluarkan regulasi untuk optimalisasi penggunaan barang dengan standar TKDN lewat Undang-undang No. 3/2014 tentang Perindustrian serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri yang mengamanatkan program penggunaan produk dalam negeri wajib didukung oleh berbagai instansi pemerintah seperti kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, BUMN serta BUMD yang melakukan pengadaan barang dan jasa melalui pembiayaan APBN, APBD ataupun hibah.

Tantangan Hinabi

Proses fabrikasi dump truck tambang Komatsu pada fasilitas Komatsu Indonesia di Jakarta. (Foto: EI)

Desakan untuk mengutamakan penggunaan alat-alat berat produksi lokal dalam pembangunan nasional sebetulnya lahir dari keprihatian karena semakin terdesaknya posisi produk-produk dari industri dalam negeri untuk bersaing dengan mesin-mesin impor. Indonesia merupakan pasar paling potensial untuk barang-barang modal tersebut di kawasan Asia Tenggara. Beragam brand alat berat dari berbagai produsen menyerbu pasar Indonesia. Tampaknya Pemerintah kesulitan membatasi ekspansi  produk-produk asing ini. Apalagi, mesin-mesin impor saat ini dikenakan import duty rendah, bahkan hingga nol persen, sementara komponen-komponen impor yang digunakan oleh industri alat berat dalam negeri dikenakan bea masuk tinggi.

Hinabi sudah sejak lama mengkritisi kebijakan tersebut karena mengakibatkan alat-alat berat buatan dalam negeri kurang kompetitif berhadapan dengan mesin-mesin yang diimpor secara utuh. Berdasarkan data Hinabi, kandungan lokal produk alat berat lokal baru di level 40%, sedangkan selebihnya (60%) bergantung pada bahan baku impor.

“Kami terus meningkatkan kandungan TKDN, yang dalam kondisi sekarang ini sudah di atas 40%. Kami berharap pemerintah memprioritaskan penggunaan alat-alat baru produksi dalam negeri untuk hydraulic excavator kelas medium dalam proyek-proyek pemerintah dan BUMN sesuai amanah P3DN,” kata Ketua Umum Hinabi, Jamalludin.

Menurut Jamalludin, industri alat berat nasional mestinya menguasai pasar dalam negeri karena banyak hal yang mendukung mulai dari ketersediaan bahan baku dan fasilitas-fasilitas produksi, daya serap pasar yang cukup tinggi hingga ketersediaan tenaga kerja yang terampil.

“Indonesia punya pabrik-pabrik alat berat paling lengkap dan paling maju di Asia Tenggara saat ini. Lokasinya pun dekat dengan pasar karena Indonesia memiliki tambang-tambang besar, juga proyek-proyek infrastruktur dan industri agrikultur Indonesia juga sedang tumbuh pesat. Kapasitas produksinya masih tersedia dan akan bertambah seiring dengan meningkatnya kebutuhan pasar. Tetapi kita belum bisa menguasai pasar karena banyaknya mesin-mesin impor,” ungkapnya dengan nada prihatin saat berbicara dalam acara webinar majalah Equipment Indonesia tentang “Outlook Industri Alat Berat Indonesia 2021” pada Maret silam.

Salah satu upaya yang sudah dilakukan Hinabi untuk meningkatkan kandungan TKDN adalah menguji baja lokal kepada prinsipal masing-masing anggota agar bisa digunakan di dalam negeri. Menurutnya, penggunaan bahan baku dari dalam negeri akan membantu meningkatkan daya saing industri alat berat nasional.

Namun, upaya itu tidak cukup jika tanpa dukungan dari pemerintah dalam bentuk komitmen untuk memprioritaskan alat-alat berat produksi lokal dalam pembangunan nasional. Gayung bersambut ketika Kementerian PUPR memastikan tidak akan mengimpor alat-alat berat untuk seluruh kegiatan konstruksi di bawah Kementeriannya pada 2021. Tetapi, menurut Jamalludin, komitmen itu menuntut penguatan dalam implementasinya agar terjadi peningkatan penggunaan produk-produk dalam negeri secara berkelanjutan sehingga penyerapannya maksimal.

Sebagaimana diketahui, industri alat berat Indonesia sekarang ini mampu memproduksi beragam jenis alat berat/konstruksi seperti hydraulic excavator (10 – 45 ton), bulldozer (17 – 28 ton), motor grader (10 ton), vibrator roller compactor (10 – 15 ton), static pneumatic tire roller (13 – 15 ton) hingga dump truck – off highway (40 – 70 ton). Bahkan khusus untuk hydraulic excavator, pada tahun 2011, Indonesia sudah berhasil memproduksi mesin 200 ton untuk beroperasi di pertambangan. Produk-produk tersebut, selain diserap oleh pasar domestik juga diimpor ke berbagai negara.

“Secara kapasitas, industri alat berat nasional sudah mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Demand yang ada saat ini masih di bawah kapasitas produksi kami, dan ini menjadi strength point kami. Namun, saat ini, industri ini harus bersaing dengan produk-produk impor. Banjir produk-produk impor memicu excess capacity. Yang dikhawatirkan, kalau excess capacity ini mencapai 50% dari kapasitas produksi terpasang Hinabi, hal ini berdampak terhadap pengurangan tenaga kerja. Hal ini yang hendak kami hindari,” ungkap Jamalludin mengenai tantangan yang dihadapi industri manufaktur alat berat nasional dewasa ini.

Mencermati tren belanja alat berat pemerintah pada tahun 2021 ini, menurut Hinabi, 60% untuk medium hydraulic excavator (mayoritas kelas 20 ton). Jamalludin mengatakan, sampai dengan saat ini, sekitar 65% dari total kebutuhan hydraulic excavator kelas 20 ton di Indonesia disuplai dari produk-produk impor. Dia melihat hal ini sebagai peluang untuk meningkatkan produksi alat-alat berat dalam negeri, khususnya medium hydraulic excavator kelas 20 ton.

Sekedar wacana?

Proses fabrikasi dump truck tambang Komatsu pada fasilitas Komatsu Indonesia di Jakarta. (Foto: EI)

Rencana Kementerian PUPR untuk mengutamakan produk-produk lokal dalam berbagai proyek infrastruktur pemerintah, baik di level nasional maupun daerah, kelihatannya belum ditanggapi serius oleh para distributor mesin-mesin impor. Meski sudah sering disampaikan di berbagai forum, mereka cenderung bersikap wait and see mengingat situasi pasar yang masih cenderung fluktuatif.

Hingga kuartal pertama 2021, demand peralatan belum stabil. Bahkan banyak distributor kehabisan ketersediaan unit, terutama excavator medium size yang kelas 20 ton, karena gangguan rantai pasok di kalangan pabrikan selama masa puncak Covid-19 tahun lalu. Padahal sejak akhir 2020, permintaan alat semakin naik.

Namun, dengan pasokan alat yang masih terbatas sementara permintaan terus meningkat, apakah industri dalam negeri mampu memenuhi semua kebutuhan tersebut? PT Gaya Makmur Tractors (GMT) menyatakan pada dasarnya menyambut baik program TKDN dalam pengadaan barang dan jasa di instansi-instansi Pemerintah/ BUMN. Apalagi, tujuannya adalah untuk mendorong industri alat berat lokal makin berkembang.

“Regulasi TKDN memiliki niat dan tujuan yang baik untuk mendorong pertumbuhan industri alat berat lokal dan indusri-industri pendukungnya. Sebagai distributor alat-alat berat impor kami tentunya akan bersiap diri dan memiliki visi ke depan untuk melakukan pabrikasi lokal untuk komponen-komponen tertentu dari alat-alat berat kami pasarkan. Namun, hal ini tentunya memerlukan waktu, persiapan dan perhitungan yang matang,” kata Fahruddin,  Marketing Communications Manager GMT.

Pasar alat berat di Indonesia saat ini, ia melanjutkan, masih didominasi oleh mesin-mesin impor dari berbagai merk Eropa, Amerika, Korea, Jepang dan terutama Cina yang dalam beberapa tahun belakangan mengalami booming. Produk-produk itu umumnya masuk melalui distributor-distributor resmi maupun importir-importir lokal. Hampir semua peralatan itu memiliki komponen-komponen impor dengan TKDN nol persen, baik diimpor dalam bentuk complete set yang sudah dirakit maupun belum dirakit sepenuhnya.

“Masih sedikit distributor-distributor yang melakukan pabrikasi dan memuat kandungan lokal dalam produk-produk mereka, mungkin baru 2-3 distributor yang memiliki pabrikasi dengan menyerap komponen lokal, khususnya untuk excavator kelas 20 ton,” ujarnya.

Fahruddin mengakui rencana penerapan regulasi yang memprioritaskan alat-alat berat yang kandungan TKDN sesuai standar nasional dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah tentu akan berdampak pada para pelaku importir/distributor. Tetapi, di sisi lain, ia mempertanyakan kemampuan produsen-produsen lokal untuk memenuhi kebutuhan alat, khususnya excavator kelas 20 ton, yang kebutuhannya bisa mencapai ribuan unit.

“Apabila hanya disuplai oleh beberapa distributor dengan opsi yang terbatas, hal ini akan menyulitkan (konsumen, Red), dan kalangan produsen domestik belum tentu dapat memenuhi kuota kebutuhan peralatan kalau permintaannya mencapai ribuan unit,” katanya.

Dalam konteks itu, Vincent Santoso, Sales Director PT Indotruck Utama, menilai kebijakan TKDN untuk alat berat lebih sebagai wacana untuk memaksa assembly (perakitan) dilakukan di Indonesia. Menurutnya, TKDN yang hanya 40%, hanya akan menjadi ajang monopoli market leader saat ini tanpa memberikan manfaat nyata, baik dari sisi alih teknologi maupun dari sisi pemberdayaan ekonomi.

“Apabila TKDN sungguh-sungguh dilakukan, paling tidak kandungan lokalnya sebesar 75% hingga 80%, sehingga critical components juga dimanufaktur di dalam negeri,” kata Vincent sambil menekankan bahwa alih teknologi dalam arti sesungguhnya baru terjadi jika komponen-komponen penting sudah diproduksi di dalam negeri. “Dengan tingginya impor terhadap critical components yang sesungguhnya bernilai secara teknologi, dan tidak adanya industri-industri pendukung, yaitu manufaktur komponen-komponen tersebut, kemandirian dan azas manfaat dari TKDN menjadi terkesan semu dan normatif saja.”

Ia menambahkan, dari sisi teknologi, porsi terbesar dari alat berat adalah struktur, dan dalam hal ini tidak ada teknologi spesifik yang nyata-nyata perlu untuk dialih-teknologikan. “Kandungan TKDN 40 persen tidak lebih dari kartelisasi terhadap akses ke proyek-proyek pemerintah,” ia menyimpulkan.

Terlepas dari persoalan itu, Fahruddin mengatakan sangat mengapresiasi maksud pemerintah dengan diterapkannya regulasi TKDN. GMT dari sekarang mempersiapkan diri untuk menerapkan kebijakan TKDN dalam produk-produk yang diageninya. Namun, karena masih butuh waktu untuk mewujudkan rencana tersebut, ia berharap alat-alat berat dengan fungsi dan spesifikasi khusus yang memang saat ini belum ada pabrikasi untuk kandungan lokalnya dapat tetap diikutkan dalam PBJ oleh pemerintah.

Fahruddin meminta proses pengadaan barang dan jasa pemerintah perlu dilakukan secara transparan dan dibuka kesempatan yang sama untuk seluruh pemasok alat berat yang sudah sesuai standar dan mengacu pada regulasi. Sementara Jamalludin berharap pemerintah semakin memperketat kebijakan TKDN untuk alat berat mengingat makin tingginya permintaan membuka peluang maraknya impor alat berat. Kualitas produk-produk alat berat di dalam negeri mesti ditingkatkan supaya bisa bersaing. EI

Related posts