31.6 C
Jakarta
14 Mei, 2021.

Bagamana mendorong pemanfaatan produk dalam negeri di pertambangan?

Dozer tambang Liebherr R776. (Foto: Liebherr)

Pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa kita harus membenci produk asing sempat menuai pro dan kontra. Namun, jika dipahami secara lebih positif, maka pernyataan ini sebenarnya ingin membakar semangat masyarakat Indonesia untuk lebih mengutamakan produk dalam negeri.

Semangat yang hampir sama disampaikan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Ridwan Djamaluddin. Ridwan menegaskan bahwa industri dalam negeri harus dibangun untuk membebaskan diri dari ketergantungan pada produk impor. Ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah mewujudkan kemerdekaan di sektor pertambangan.

Ia mengatakan salah satu bentuk kemerdekaan kita saat ini adalah kemampuan kita untuk berdiri di atas kaki kita sendiri termasuk dalam memenuhi kebutuhan di sektor pertambangan. “Kita bisa bayangkan bagaimana menyedihkan kondisi Indonesia ketika pandemi ini. Kita harus berjuang keras untuk menunggu belaskasihan dari orang lain untuk mengirimkan vaksi ke Indonesia. Kebutuhan sangat mendesak tetapi karena kita tidak memiliki kemampuan, maka jadilah kita sebagai negara yang tangannya masih dibawah,” tegas Ridwan saat membuka webinar mendongkrak pemanfaatan produk dalam negeri beberapa waktu lalu.

Ia kemudian menegaskan jika di bidang kesehatan belum bisa mengatakan sehebat yang lain. Namun di sektor pertambangan tidak boleh mengalami hal yang sama. “Karena hidup kita sangat dekat dengan dunia ini,” tandas  Ridwan.

Ia menegaskan bahwa secara regulasi sudah sangat jelas bahwa penggunaan produk dalam negeri itu wajib hukumnya. “Selama mampu diproduksi dalam negeri dan harganya bisa bersaing, maka harus diutamakan produk dalam negeri,” tegas Ridwan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, ia menyebut tiga pelaku utama punya peran penting yakni pemerintah, perusahaan-perusahaan tambang dan produsen-produsen produk dalam negeri.

“Pemerintah harus kompak. Jangan sampai ada kementerian yang mewajibkannya dan kementerian lain tidak mendukungnya. Pemilik proyek, dalam hal ini perusahaan tambang, harus punya niat untuk menggunakan produk dalam negeri. Jangan sengaja mempersulit produk dalam negeri dengan sengaja membuat aturan tambahan. Misalnya, pipa yang dibutuhkan panjang 6 meter tetapi dibuat aturan harus panjangnya 7 meter agar produk dalam negeri tidak memenuhi persyaratan,” tandasnya.

Sementara untuk produsen dalam negeri, Ridwan meminta agar menjadi petarung. “Pelaku usaha dalam negeri harus jadi petarung dan jangan jadi anak manja. Kalau produk kita bagus pasti dipakai,” tandasnya.

Dirjen Minerba juga menegaskan di atas segalanya yang paling diperlukan adalah komitmen. “Jangan sampai kita terjajah untuk kesekiaan kalinya. Penggunaan produk dalam negeri akan punya dampak besar bagi perekonomian Indonesia di antaranya membuka lapangan kerja,” ungkapnya.

Ridwan pun menegaskan komitmen Ditjen Minerba dalam mendukung peningkatan pemanfaatan produk dalam negeri di sektor pertambangan. Di antaranya dengan membentuk Pokja khusus terkait TKDN dan P3DN.  “Kami juga sudah membangun sebuah platform Minepedia. Ini semua untuk membantu meningkatkan pemanfaatan produk dalam negeri di sektor pertambangan,” tutupnya.

Belanja produk dalam negeri sektor Minerba

Dalam UU Minerba yang baru pada pasal 106 dengan tegas mewajibkan perusahaan pemegang IUP dan IUPK untuk mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jika perusahaan-perusahaan tambang tidak melaksanakan kewajiban tersebut ada ancaman sanksi yang diberikan.

Pada pasal 151 dari UU No.3 tahun 2020 yang merupakan revisi UU Minerba No.4 tahun 2009 ditegaskan Menteri berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IUPK dan IPR, SIPB atau IUP untuk penjualan atas pelanggaran atas ketentuan dimaksud.

Dalam diskusi tersebut, Sinta Amalia, Sub Koordinator Bimbingan Pengelolaan Barang Operasi Usaha Batubara Ditjen Minerba menjelaskan realisasi belanja tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di sektor batu bara pada tahun 2020 mencapai 35,85%. Ada kenaikan dari tahun 2019 sebesar 23,30%.

Dijelaskan juga bahwa perhitungan nilai TKDN dari belanja barang modal perusahaan tambang. “Data ini belum final karena data triwulan IV belum semua masuk. Masih dalam proses rekapitulasi laporan triwulan IV-2020,” terangnya.  

Sementara Spencer Paoh, Ketua Bidang Tata Kelola Perwakilan Daerah Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) menjelaskan salah satu tantangan terkait dengan pemanfaatan produk dalam negeri adalah ketersediaannya. Menurutnya, saat ini ketersediaan produk dalam negeri untuk menunjang kegiatan pertambangan masih sangat terbatas. Bahkan ada beberapa produk dengan spesifikasi tertentu belum tersedia dalam negeri. Ini yang membuat masih banyak produk luar yang digunakan di kegiatan pertambangan. Namun, ke depan, peluang pemanfaatan produk dalam negeri masih cukup besar. Hal yang penting adalah ketersediaan produk itu dan sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan di kegiatan usaha pertambangan. #

Related posts

346363
Users Today : 722
This Year : 58823
Total Users : 345663
Views Today : 9445
Total views : 8971905
Who's Online : 16
Your IP Address : 3.236.222.124
Server Time : 2021-05-14