27 C
Jakarta
Apr 5, 2020.
Business Construction Feature Top News

Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Harus Pacu Industrialisasi

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen untuk terus melanjutkan program pembangunan infrastruktur dalam lima tahun ke depan. Hanya saja, Jokowi juga meminta agar pembangungan infrastruktur yang massif sejak periode pertama pemerintahannya itu dapat memacu industrialisasi di Indonesia.

“Lima tahun yang lalu, kita tahu semuanya kita konsentrasi dan fokus pada pembangunan infrastruktur. Kenapa ini kita kerjakan? Kita tahu semuanya, stok infrastruktur negara kita tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga,” kata Jokowi saat membuka pameran Konstruksi Indonesia di JI-Expo Kemayoran, Rabu (6/11).

Terkait ketertinggalan infrastruktur ini, Jokowi sering membandingkannya dengan China. Ia mengatakan sejak pembangunan jalan tol Jakarta – Bogor – Ciawi tahun 1978 sampai 2014, Indonesia hanya membangun 780 Km jalan tol. Sedangkan, Tiongkok sampai saat ini telah membangun 280.000 Km. “Kita 780 Km selama 40 tahun, di China 280.000 Km. Inilah yang sering ekstrim saya contohkan, kita terlalu tertinggal jauh,” ujarnya.

Itu sebabnya, kata Jokowi, dirinya menggember pembangunan infrastruktur sejak periode pertama pemerintahannya. Hasilnya, akhir 2019 ini, panjang jalan tol di Indonesia mencapai 1.500 Km. “Dan kita harapkan nanti lima tahun ke depan itu berada pada angka kurang lebih 4.500-5.000 Km jalan tol kita,” ucapnya berharap.

Pembangunan infrastruktur yang massif ini, lanjut Jokowi, membuat indeks daya saing Indonesia pada tahun 2018 lalu berada di posisi 52, naik 30 peringkat dibandingkan tahun 2010 lalu. “Itu pencapaian yang sangat baik dan kita harapkan daya saing global kita meningkat mengikuti pembangunan infrastruktur yang ada,” ujarnya.

Meski sudah ada kemajuan dan perbaikan, Jokowi mengingatkan kondisi infrastruktur Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain. Karena itulah, menurutnya, lima tahun ke depan, pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas pemerintahannya selain pembangunan sumber daya manusia. Tahun depan anggaran infrastruktur dari APBN mencapai Rp 430 triliun naik dibandingkan pada tahun 2019 yang sebesar Rp 420 triliun.

Jokowi mengatakan pembangunan infrastruktur ini terus dilakukan karena bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan  meningkatkan daya saing. Infrastrktur juga akan memperbaiki pemerataan pembangunan di Indonesia. “Karena negara ini negara besar, bukan hanya Jawa saja yang dibangun. Kita memiliki 17.000 pulau, selalu saya ingatkan, bukan hanya Jawa saja. Kita mungkin di Pulau Jawa menikmati mulusnya jalan, bagusnya jalan, tetapi lihat provinsi-provinsi yang lain, misalnya di Papua,” ucapnya.

Manajemen rantai pasok

Presiden Jokowi mengatakan pembangunan infrastrutkur juga harus menciptakan lapangan kerja dan menyerap produk-produk dalam negeri.  “Ini saya ingatkan jangan sampai pembangunan infrastruktur terlalu banyak menggunakan barang-barang impor,” ujarnya.

Jokowi menyoroti soal manajemen rantai pasok konstruksi yang berkualitas. Seperti kesiapan SDM bidang konstruksi. “Pasokan tenaga ahli jasa konstruksi harus terus kita tingkatkan, kuantitas maupun kulitasnya. Harus dipercepat sertifikasi sesuai dengan standar-standar internasional yang ada sehingga mampu mendongrak produktifitas dan kualitas pembangunan infrastruktur kita. Oleh karea itu, pendidikan dan pelatihan vokasional harus juga kita perbaiki. Link and match antara lembaga pendidikan dan kebutuhan dunia konstruksi Indonesia harus terus diperkuat,” ujarnya.

Selain soal SDM yang handal, Jokowi juga menyoroti soal material dan peralatan yang digunakan harus diproduksi di dalam negeri. “Saya minta agar produksi dalam negeri betul-betul menjadi perhatian yang serius agar pembangunan infrastrutur besar bisa mendongkrak industrialisasi dalam negeri. Jadi ngefeknya ke pembangunan industrilisasi dalam negeri kita.  Kita sediakan alat berat produksi  dalam negeri, kita sediakan kebutuhan baja produk dalam negeri dan berbagai kebutuhan material, bahan baku lainnya dari dalam negeri, sehingga sektor konstruksi bisa berkontribusi dalam menurunkan defisit neraca transaksi berjalan kita dan defisit neraca perdagangan kita,” ujarnya.

Hinabi dukung

Terkait dengan penggunaan alat berat yang diproduksi di dalam negeri, Himpunan Alat Berat Indonesia (Hinabi) mendukung apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Jamaludin, selaku Ketua Hinabi, mengatakan sebelumnya mereka memang sudah mengirim surat ke Sekretariat Negara agar pemerintah menghentikan impor alat-alat berat, terutama yang sudah diproduksi di dalam negeri.

“Kita kirim surat dua bulan lalu, minta tolong alat-alat berat yang sudah diproduksi di Indonesia dihentikan impornya. Kalau tidak ekonomi lesu,” ujarnya.

Selain alat baru, impor alat-alat berat bekas juga diminta untuk dibatasi. “Kalau sudah diproduksi di Indonesia, janganlah. Kecuali kalau demand-nya di atas kapasitas produksi,” ujarnya.

Saat ini, menurut Jamaludin, kapasitas produksi alat berat di Indonesia mencapai 12.000 unit. Tetapi permintaannya lebih rendah. Untuk memproduksi 7.000 unit saja, menurutnya, sulit dilakukan.

Lantas berapa impor alat berat ke Indonesia? Meski mengalami penurunan, berdasarkan data PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC)  – yang melayani aktivitas ekspor-impor kendaraan dan alat berat – jumlah impor alat berat pada Januari-November 2019 tercatat sebanyak 8.314 unit, turun  44,7% bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 15.035 unit.

Selain impor, Indonesia juga mengekspor alat berat. Data IPCC menunjukkan pada periode Januari-November jumlah ekspor alat berat dari Indonesia mencapai 3.640 unit, turun 24,01% bila dibandingan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 4.790 unit.

17 total views, 2 views today

Related posts