27 C
Jakarta
21 Sep, 2021.

Tingkat TKDN di sektor pertambangan

Pemerintah terus mendorong para pelaku industri tambang untuk mengoptimalkan pemanfaatan produk-produk minerba yang memiliki Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) guna melepaskan ketergantungan pada produk-produk asing.

Hydraulic Mining Shovel Cat 6015B, mesin pengeduk andal di pertambangan, sudah diproduksi di Batam, Indonesia dengan TKDN sekitar 42%. (Foto: EI)

Pemerintah terus mendorong perusahaan-perusahaan tambang nasional, termasuk industri-industri pendukungnya, untuk mengoptimalkan pemanfaatan produk-produk dengan tingkat kandungan lokal tinggi. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Ridwan Djamaluddin, mengatakan industri tambang dalam negeri harus dibangun dengan membebaskan diri dari ketergantungan pada produk-produk impor. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan kemerdekaan di sektor pertambangan.

Menurut Djamaluddin, salah satu bentuk kemerdekaan kita saat ini adalah kemampuan kita untuk berdiri di atas kaki kita sendiri, termasuk dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan di sektor pertambangan. Ia mengatakan bahwa dunia pertambangan sangat dekat dengan kehidupan kita. Oleh karenanya, industri pertambangan juga harus bisa membantu mendorong industri-industri pendukung pertambangan tumbuh di Indonesia.

Ada beberapa langkah konkrit yang akan dilakukan pemerintah, khususnya Ditjen Minerba. Salah satunya dengan memasukkan komponen TKDN dalam Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) tahun 2022 dengan fokus pada pengadaan barang. Pemerintah, cq Ditjen Minerba, akan melakukan pengawasan dalam hal pengadaan barang mulai dari lelang sampai pembelian atas sebuah produk.

Tujuannya tidak lain agar para pelaku usaha pertambangan lebih mengutamakan produk-produk dalam negeri dalam pembelian kebutuhan-kebutuhan industri mereka. Ditjen Minerba juga sudah membangun aplikasi sebagai jembatan antara pelaku usaha tambang dengan produsen dalam negeri dengan nama Minepedia. Selanjutnya secara bertahap aplikasi Minepedia ini akan diintegrasikan dengan e-RKAB.

Minepedia merupakan sebuah aplikasi yang sedang dikembangkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menampilkan katalog digital produk-produk Minerba buatan dalam negeri. Aplikasi Minepedia akan memudahkan para stakeholder di sektor pertambangan dalam mencari referensi produk-produk dan jasa-jasa pertambangan produksi lokal. Minepedia akan memuat nama produsen, spesifikasi produk, dan kisaran harga produk pertambangan. Pemerintah akan mendorong perusahaan-perusahaan tambang untuk membeli produk-produk yang terdaftar di Minepedia yang nilai TKDN-nya terus ditingkatkan.

Kebijakan TKDN di sektor tambang diharapkan mendorong peningkatan penggunaan produk-produk dan jasa-jasa dalam negeri di industri yang padat modal ini. Kewajiban TKDN sudah diatur dalam UU No.3 Tahun 2020 Pasal 106 yang menetapkan bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU No.4/2009, bunyi pasal 106 ini juga sama.

Peraturan Pemerintah (PP) No.23/2010, pasal 87 ayat (1), sebagai turunan dari Undang-Undang No.4/2009 menegaskan: “Pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan barang, peralatan, bahan baku, dan/atau bahan pendukung dalam negeri serta produk impor yang dijual di Indonesia dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dengan ketentuan: (a) memenuhi standar kualitas dan layanan purna jual; (b) dapat menjamin kontinuitas pasokan dan ketepatan waktu pengiriman.

Keputusan Menteri ESDM No. 1953 K/06/MEM/2018, juga menegaskan hal yang sama. Pada bagian kesatu disebutkan: “Badan usaha yang bergerak di sektor energi dan sumber daya mineral yang meliputi kegiatan usaha di bidang:… mineral dan batubara …, dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib menggunakan barang operasi, barang modal, peralatan, bahan baku, dan bahan pendukung lainnya yang diproduksi di dalam negeri sepanjang memenuhi kualitas/spesifikasi, waktu penyerahan dan harga.”

Selanjutnya pada bagian kedua disebutkan: “Dalam hal barang operasi, barang modal, peralatan, bahan baku, dan bahan pendukung lainnya dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri …, Badan usaha yang akan melakukan impor barang tidak diberikan fasilitas impor (masterlist).”

Meski kebijakannya sudah cukup jelas, tetapi pelaksanaannya di lapangan tidak tegas. Misalnya, dalam regulasi turunan dari UU No.4/2009 – baik PP maupun Keputusan Menteri – masih diberikan kelonggaran kepada IUP dan IUPK untuk menggunakan produk impor yang dijual di dalam negeri. Hasilnya, belanja modal pembelian domestik memang porsinya besar. Untuk belanja modal perusahaan mineral pemegang Kontrak Karya (KK) misalnya, pada 2019 mencapai US$1,9 miliar atau 72 persen dari total belanja modal. Sedangkan belanja modal dari impor sebesar US$740 juta atau 28%.

Demikian juga belanja modal dari perusahaan batu bara PKP2B dan IUP Penanaman Modal Asing (PMA). Belanja domestiknya pada tahun 2019 sebesar US$2,01 miliar atau 95% dari total belanja modal. Sedangkan belanja modal dari impor hanya US$96 juta atau porsinya cuma 5 persen.

Sejauh ini ada beberapa tantangan terkait dengan P3DN/TKDN di sektor pertambangan. Dimulai dari ketersediaan produk-produk dan jasa-jasa dalam negeri yang masih sangat terbatas. Kemudian masih terdapat banyak produk dan jasa yang digunakan di sektor pertambangan yang belum dihitung nilai TKDN-nya.

Meski masih terlalu dini, sejauh ini Ditjen Minerba menilai para supplier atau vendor sudah siap dan antusias menyambut kebijakan TKDN di industri tambang, karena program ini sangat berpihak pada barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi di dalam negeri.

Dalam kebijakan TKDN nasional saat ini, Pemerintah Indonesia menargetkan barang-barang yang TKDN-nya di atas 40% akan diprioritaskan untuk digunakan dalam berbagai proyek, termasuk di pertambangan. Di sektor tambang, angka 40% ini mungkin bukan sesuatu yang mudah untuk dicapai dalam waktu dekat. Dari penelusuran Majalah Equipment Indonesia, di segmen alat berat, dari brand-brand alat berat yang punya pabrik di Indonesia saat ini, mungkin baru empat pabrikan yang bisa mencapai prosentase TKDN tersebut. Sementara kebutuhan alat berat di sektor pertambangan tidak mungkin hanya dipenuhi oleh segelintir pabrikan-pabrikan itu.

Intinya, butuh waktu dan proses yang tidak singkat untuk mencapai target TKDN di atas 40%. Harus diakui bahwa target 40% untuk alat berat tidak mudah diterapkan. Oleh karena itu, target tersebut perlu dikoreksi berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan saat ini. Apalagi industri pendukung dalam negeri untuk membuat alat berat masih sangat terbatas. Pemerintah perlu melihat kembali berapa besar target yang sesuai. Dalam hal ini Kementerian Perindustrian yang lebih mengetahui kekuatan industri dalam negeri. EI

 

Related posts