Presiden Joko Widodo menyatakan akan fokus pada tiga sektor dalam alokasi anggaran APBN 2016 yaitu: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur masing-masing sebesar 20%, 8% dan 5%.
Perhatian khusus pada bidang infrastruktur terutama dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembangunan jalan, jembatan dan bandara sehingga konektivitas antar-wilayah makin cepat terwujud, di samping mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan kemiskinan.
“Pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp 313,5 triliun atau 8%. Anggaran tersebut lebih besar dari alokasi anggaran infrastruktur dalam APBNP tahun 2015,” kata Presiden Joko Widodo saat menyampaikan nota keuangan 2016 di hadapan para anggota DPR/MPR dan DPD di Senayan, Jakarta, (14/8).
Presiden Joko Widodo menambahkan bahwa untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah memerlukan kebijakan fiskal yang ekspansif agar berdampak pada terjadinya defisit anggaran. Defisit anggaran nantinya akan ditutup oleh sumber-sumber pembiayaan dari dalam dan luar negeri. Sumber-sumber pembiayaan luar negeri akan dipilih secara selektif agar bersifat tidak mengikat dan ongkos biaya yang lebih rendah.
Pemerintah mematok defisit RAPBN 2016 di kisaran Rp 273,2 triliun atau 2,1 persen dari PDB. Defisit Rp 273,2 triliun terjadi karena pendapatan negara lebih kecil atau Rp 1.848,1 triliun dibandingkan belanja negara yang lebih besar atau sebesar Rp 2.121,3 triliun. Hal ini lebih besar dibanding defisit APBN-P 2015 mencapai 1,9 persen atau Rp 222,5 triliun.
Sementara kebijakan yang ditempuh Pemerintah untuk mengelola pembiayaan defisit, di samping dengan mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif dan memberdayakan peran swasta, BUMN dan pemerintah daerah akan mempercepat pembangunan infrastruktur serta melakukan inovasi kreatif pada instrumen pembiayaan.
