Harga batubara yang jauh lebih tinggi di pasar ekspor mendorong para produsen lebih mengutamakan ekspor daripada kewajiban memenuhi pasokan batubara untuk kebutuhan berbagai PLTU PLN dalam negeri.
Godaan harga batubara yang menggiurkan di pasar ekspor membuat banyak perusahaan tambang batubara mengabaikan kewajiban mereka untuk memenuhi kebutuhan pasokan batubara untuk beberapa PLTU PLN. Pada Januari 20222, Harga Batubara Acuan (HBA) mencapai US$ 158,50 per ton. HBA ini lebih tinggi 44,16 persen jika dibandingkan harga batubara untuk pembangkit listrik di dalam negeri yang dipatok Pemerintah maksimal sebesar US$ 70 per ton.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif tidak menampik bahwa salah satu penyebab terjadinya krisis batubara PLN, yaitu karena tingginya harga batubara di pasar internasional, sehingga produsen-produsen batubara nasional cenderung memilih ekspor dan mengabaikan kewajiban pasok untuk dalam negeri.
“Harga batubara untuk pembangkit listrik di dalam negeri dibatasi maksimal US$ 70 per ton. Sementara harga jual batubara di pasar internasional hingga pekan pertama bulan Januari 2022 masih di atas US$ 150 per ton. Nah… kenapa (krisis batubara) ini bisa terjadi? Salah satu penyebabnya, mungkin harga batubara internasional,” kata Arifin.
Selama tahun 2021, HBA meningkat pesat. Dibuka pada level US$ 75,84 per ton pada bulan Januari 2021, HBA menembus tiga digit pertama kali pada bulan Juni 2021 sebesar US$ 100,33 per ton. Pada bulan November 2021, HBA mencatatkan nilai tertinggi sebesar US$ 215,01 per ton.
Perlu diketahui, HBA merupakan harga yang didapat dari rata-rata Indonesia Coal Index (ICI), Newcastle Export Index (NEX), Globalcoal Newcastle Index (GCNC), dan Platt’s 5900 pada bulan sebelumnya. Kualitasnya disetarakan pada kalori 6322 kcal/kg GAR, Total Moisture 8%, Total Sulphur 0,8%, dan Ash 15%.
Nantinya, harga ini akan digunakan secara langsung dalam jual beli komoditas batubara (spot) selama satu bulan pada titik serah penjualan secara Free on Board di atas kapal pengangkut (FOB Vessel).
Selain tergiur lonjakan harga jual batubara di pasar ekspor, volume ekspor batubara Indonesia ke negara-negara tujuan utama juga mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir sejak tahun 2016. Volume ekspor batubara ke India, misalnya, naik menjadi 110,38 juta ton pada tahun 2018, dari masing-masing 95,11 juta ton dan 98,55 juta ton pada tahun 2016 dan 2017. Volume ekspor terus meningkat menjadi 121,69 juta ton pada tahun 2019, namun turun ke 98,24 juta ton pada tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19.
Sedangkan volume ekspor batubara ke Tiongkok, terbesar kedua setelah India, turun menjadi 48,17 juta ton pada tahun 2017, dari 50,96 juta ton pada tahun 2016. Volume ekspor pada tahun 2018, 2019, dan 2020 masing-masing mencapai 48,14 juta ton, 65,67 juta ton, dan 62,49 juta ton.
Adapun volume ekspor batubara terbesar ketiga ke Jepang turun, dari 33,04 juta pada tahun 2016 menjadi 31,42 juta ton pada tahun 2017, dan kembali turun ke 28,72 juta ton pada tahun 2018. Sementara pada tahun 2019 dan 2020, volume ekspor batubara ke Jepang masing-masing mencapai 28,44 juta ton dan 26,97 juta ton.
Selama periode lima tahun terakhir tersebut (2016-2020), batubara Indonesia juga diekspor ke Korea Selatan, Taiwan, Malaysia, Filipina, Thailand, Hong Kong dan Spanyol.
Total volume ekspor batubara Indonesia selama tahun 2016 mencapai 311,33 juta ton, naik menjadi 319,10 juta ton pada tahun 2017, terus tumbuh masing-masing menjadi 343,12 juta ton dan 374,94 juta ton pada tahun 2018 dan 2019, namun turun menjadi 341,55 juta ton pada tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19.
Arifin mengakui, saat ini kementerian sudah memiliki daftar produsen batubara yang tidak memenuhi ketentuan DMO. Langkah pendisiplinan para produsen ini secara administrasi telah disiapkan. “Ini kita akan mendisiplinkan produsen yang harus mengikuti aturan pasokan untuk keperluan pasar domestik. Ini kita sudah punya daftarnya. Tentu saja nanti kita akan melakukan langkah administratif,” tegasnya.
Pasca kisruh krisis pasokan batubara ke berbagai PLTU PLN itu, Presiden Joko Widodo, mencabut sebanyak 2.078 izin perusahaan pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Menurut Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, pemerintah mencabut izin dan hak guna dari sejumlah perusahaan tambang itu karena tidak memanfaatkan atau bahkan menyalahgunakan izin dari pemerintah, serta karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja.
Selama pekan pertama Januari 2022, PLN telah mendapatkan komitmen pasokan sebanyak 6,2 juta ton – 6,3 juta ton dari para produsen batubara. Jumlah ini untuk memastikan pasokan ke berbagai PLTU milik PLN tetap tersedia hingga akhir Januari 2022.
Menurut Arifin, kebutuhan batubara untuk pembangkit listrik mencapai 10 juta ton hingga 11 juta ton per bulan. Pihaknya pun akan memastikan bahwa pasokan batubara ke PLN akan aman hingga 20 hari ke depan dari sebelumnya hanya 10 hari. Komitmen ini diperoleh PLN setelah pemerintah memberlakukan pelarangan ekspor batubara yang berlaku mulai 01 – 31 Januari 2022.
“Nah…, untuk itu memang kita mengambil keputusan kita blok ekspor batubara, menunggu sampai stabilnya pasokan untuk PLN. Sudah komitmen dari para pemasok untuk mengalokasikan kurang lebih 6,2 juta ton – 6,3 juta ton. Biasanya per bulan konsumsi PLN itu berkisar antara 10 juta ton-11 juta ton, yang 6 juta ini tambahan untuk mengatasi krisis,” katanya.
Dia menyebut, krisis pasokan batubara PLN ini telah menyebabkan setidaknya dua PLTU menunjukkan indikator merah. Kedua pembangkit tersebut adalah PLTU Suralaya 1-7 dan PLTU Jawa 7 dengan total kapasitas 5,4 Giga Watt dan mengancam terjadinya gangguan pasokan listrik (power failure) di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali).
Untuk mengantisipasi ancaman gangguan pasokan listrik tersebut, Ridwan Djamaluddin, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengemukakan, langkah ini harus diambil dan bersifat sementara guna menjaga keamanan dan stabilitas kelistrikan dan perekonomian nasional.
Kurangnya pasokan batubara untuk pembangkit listrik pada akhir Desember 2021 dan Januari 2022 mengancam pasokan listrik bagi 10 juta pelanggan PLN, mulai dari masyarakat umum hingga industri di Jamali, maupun non Jamali. Hampir 20 PLTU dengan total daya sekitar 10.850 Mega Watt (MW) terancam padam bila pasokan batubara untuk pembangkit-pembangkit listrik itu tak kunjung dipasok oleh perusahaan-perusahaan batubara.
Ancaman kurangnya pasokaan batubara perlahan mulai teratasi. PLN mendapatkan pasokan 7,5 juta ton batubara untuk PLTU seiring dengan upaya pemerintah memprioritaskan komoditas itu untuk pembangkit listrik dalam negeri.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan, PLN kini dapat memastikan tidak ada potensi pemadaman listrik setelah pemerintah mengambil sikap cepat terkait defisit pasokan batubara di pembangkit listrik.
Pasokan batubara untuk PLTU PLN hingga Rabu (5/1/2022) bertambah menjadi 13,9 juta ton. Volume tersebut akan terus bertambah hingga mencapai minimal 20 hari operasi di bulan Januari 2022 ini. Jumlah tersebut terdiri dari 10,7 juta ton dari kontrak eksisting dan 9,3 juta ton tambahan untuk meningkatkan ketersediaan batubara ke level aman.
“Berkat arahan Presiden Joko Widodo yang sangat jelas dan tegas, yaitu mengutamakan kebutuhan domestik, krisis batubara dan krisis LNG bisa diselesaikan. Pasokan batubara yang tadinya tersendat, kini berjalan lancar,” kata Darmawan.
Lebih lanjut, Darmawan menuturkan, PLTU yang sebelumnya mengalami krisis batubara, mulai bisa terselesaikan. Beberapa pasokan LNG yang tadinya kosong juga saat ini mulai terisi. “Untuk itu, Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan Bapak Presiden, Menteri ESDM, Menteri BUMN yang telah mendukung dan membantu dalam PLN menjaga ketahanan energi nasional,” ujarnya. (WS/YM)
